Follow
Pemerintah Diminta Sosialisasikan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Merdeka.com - Pemerintah diminta untuk menyosialisasikan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mengingat diskriminasi saat ini selalu menjadi akar masalah konflik Papua.
Komisioner Komnas HAM Amirudin Al Rahab mengatakan, perlu dibangun roadmap yang jelas tentang bagaimana upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan UU tersebut. Tujuannya untuk memastikan ke depan pemerintah memiliki roadmap yang jelas terkait UU Diskriminasi Ras, terutama dalam tujuan merawat perdamaian di tanah Papua.
"Implementasi UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis kurang populer karena kurangnya sosialisasi sehingga implementasi terjadi hanya seputar penindakan namun masih lemah pada aspek pencegahan," katanya di Jakarta, Selasa (17/9).
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Mengapa kebijakan pemerintah dapat memicu rasisme? Umumnya, penyebab rasisme yang paing sering terjadi karena keputusan kebijakan pemerintah, termasuk di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh keotoriteran dari pemimpin dalam pemerintah.
-
Bagaimana diskriminasi bisa dicegah? Hanya toleransi yang berperan sebagai alat untuk mempersatukan setiap perbedaan yang ada.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Dampak apa yang ditimbulkan oleh diskriminasi? Perlu digarisbawahi, apapun alasan dan situasinya, perilaku diskriminasi tidak dibenarkan dalam kehidupan sosial. Terlebih lagi, perilaku diskriminatif akan mengakibatkan dampak kesehatan mental yang memengaruhi korban.
Saat ini diskriminasi paling nyata adalah peristiwa yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Pasalnya ribuan mahasiswa Papua memutuskan kembali ke Jayapura karena perasaan tidak aman.
Anggota DPD terpilih dari Papua, Yorrys Raweyai mengharapkan, adanya solusi agar mahasiswa yang pulang ke Jayapura itu bisa kembali menuntut ilmu. Sehingga pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua di luar daerah.
"Mencari solusi bagi pemuda papua yang pulang pasca konflik, agar terjadi harmonisasi hubungan sosial dengan masyarakat sekitar ketika mereka kembali pulang nanti. Saya kira ini tugas pemerintah untuk memastikan mahasiswa bisa melanjutkan studi dengan nyaman," tegasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan inisiator Komunitas Anti Diskriminasi Ras dan Etnis, Victro May. Dia menyarankan, pemerintah melalui Menkopolhukam bisa melibatkan anggota DPR dan DPD untuk mencari jalan keluar bagi konflik di Papua.
"Menko Polhukam harus melibatkan putra-putri yang secara representatif memperoleh mandat masyarakat Papua di DPR dan DPD dalam mencari jalan keluar permasalahan yang terjadi terkait masalah di tanah papua dan perlindungan terhadap mahasiswa secara holistik dan komprehensif," tutup Victor.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.
Baca Selengkapnya
SARA adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antargolongan.
Baca Selengkapnya
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca Selengkapnya
Mengatasi rasisme memerlukan upaya kolektif dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pentingnya menghormati kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan plural di Indonesia
Baca Selengkapnya
Diskriminasi adalah masalah sosial yang dapat memicu perpecahan.
Baca Selengkapnya
Penting membangun komunikasi lintas agama untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman antarumat beragama.
Baca Selengkapnya
. Keberadaan UU itu nantinya akan memberikan ketegasan pada tanah atau hutan adat tersebut agar tak berpindah tangan ke pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan
Baca Selengkapnya
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca Selengkapnya