Pemerintah diminta tegas cabut kewarganegaraan pengikut ISIS

Merdeka.com - Para Anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah menggunakan paspor wisata yang disalahgunakan untuk kegiatan politis. Kegiatan mereka demi kedaulatan negara lain, dengan perjuangan angkat senjata atau perang.

Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Malang, Hasan Abadi meminta pemerintah bersikap tegas dengan mencabut kewarganegaraan para pendukung ISIS asal Indonesia yang kini sudah di luar negeri.

"Pemerintah harus mencabut paspor dan kewarganegaraan mereka. Kan tidak boleh orang memiliki kewarganegaraan ganda, biarlah mereka menjadi kewarganegaraan ISIS," katanya, Sabtu (27/12).

Sebelumnya muncul video tantangan perang dalam bahasa Indonesia dari anggota ISIS asal Malang, Jawa Timur untuk Panglima TNI Moeldoko, Polri termasuk Densus 88 dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama. Pria yang diindikasikan bernama Salim Mubarok Attamimi alias Abu Jandal al Yemeni al Indonesi itu menyampaikan tantangannya dalam video berdurasi 4 menit 1 detik yang diunggah di Youtube, Kamis (25/12) dengan nama akun al-faqir ibnu faqir. Video itu diduga dibuat di Syiria.

Hasan meminta pemerintah benar-benar tegas sebagai bentuk kewaspadaan menjaga keutuhan NKRI. Baginya, sebagai anggota Banser yang notabenenya anak organisasi NU, NKRI sudah final untuk dipertahankan.

Karena Undang-Undang Dasar 1945, katanya, secara subtansi sudah Islam. Ketuhanan Yang Maha Esa itu sudah bicara tauhid, kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan berkeadilan sosial, semua itu nilai-nilai yang diambil dari saripati Islam.

Syariat tidak harus dengan pembentukan negara Islam. Syariat Islam, katanya sudah jalan di negeri ini, tidak ada yang tidak sesuai dengan Islam. Cuma memang tidak dengan bahasa Arab seperti khilafah atau lainnya.

"Mereka ini juga sudah mengaku sebagai negara, padahal tidak ada satu pengakuan pun dari dunia internasional kalau mereka sebuah negara. Hanya mengaku-ngaku saja. Tidak ada kan negara ISIS," terangnya.