Pemerintah diminta utamakan beri perlindungan rakyat dari tembakau
Merdeka.com - Gerakan Muda FCTC meminta Presiden Joko Widodo melindungi rakyat Indonesia dari bahaya rokok. Tujuan ini diharapkan mewujudkan kepentingan nasional.
"Kepentingan nasional yang paling utama adalah melindungi rakyat Indonesia sehingga perlindungan dari rokok harus diutamakan," kata Juru Bicara Gerakan Muda FCTC Margianta Surahman di Jakarta, Rabu.
Seperti diberitakan Antara. Margianta menuturkan, aksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) WHO merupakan bentuk komitmen pemerintah suatu negara. Ini dilakukan guna melindungi masa depan rakyatnya agar lebih sehat dan produktif.
-
Bagaimana Kemendag mendukung industri rokok? Mendag menambahkan, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tembakau dan cengkih dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dengan mengutamakan hasil petani dalam negeri.
-
Kenapa produksi tembakau penting bagi Indonesia? Industri tembakau telah berkontribusi kepada penerimaan negara sebesar ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Siapa yang mendorong kebijakan rokok? Lebih dari 100 pemangku kebijakan secara terbuka memihak industri rokok, dan sebagian di antaranya memiliki konflik kepentingan dengan industri tersebut,' jelas Manik.
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Apa tujuan utama proyek GCF untuk Indonesia? Program GCF ini bertujuan menciptakan pendekatan yang terkoordinasi dalam berinvestasi pada inisiatif iklim dan kesehatan secara global.
Menurut Gian, aksesi FCTC pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Tidak hanya kesehatan masyarakat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi.
"Karena itu, kami generasi muda di Indonesia masih menunggu Presiden Jokowi, sebagai garda terdepan perlindungan rakyat Indonesia, untuk hadir dan berkomitmen dalam pengendalian tembakau," tuturnya.
Terkait persoalan pengendalian tembakau, termasuk ratifikasi dan FCTC WHO, pihaknya menegaskan bahwa itu bukan ikut-ikutan bangsa lain. "Pengendalian tembakau adalah wujud konkret kesadaran tinggi negara untuk hadir dalam melindungi rakyat dari cengkeraman adiksi dan depedensi rokok," tegasnya.
Menurut Gian, generasi muda Indonesia menunggu Jokowi berkomitmen dalam pengendalian tembakau.
Dalam rapat terbatas tentang FCTC pada Selasa (14/6), Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri terkait untuk terlebih dahulu melihat kepentingan nasional, dan melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Terkait rencana mengaksesi FCTC, Presiden tidak ingin Indonesia hanya sekadar ikut-ikutan atau mengikuti tren, tetapi harus betul-betul melihat kepentingan nasional terutama yang berkaitan dengan warga negara yang terkena gangguan kesehatan dan juga kepentingan generasi muda ke depan. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR meminta Kemenkes sebagai leading sector penyusunan RPP Kesehatan untuk lebih melibatkan petani, pekerja.
Baca SelengkapnyaMereka menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.
Baca SelengkapnyaSamukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaTiga tim pemenangan calon presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024 bersepakat memperhatikan nasib petani tembakau
Baca SelengkapnyaHal ini karena aturan produk tembakau di RPP Kesehatan dinilai tak sejalan dengan UU yang menaungi bidang pertanian.
Baca SelengkapnyaAdhy berharap agar pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan bagi industri hasil tembakau dapat mempertimbangkan situasi industri.
Baca SelengkapnyaPengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata.
Baca Selengkapnya"Kami juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kenaikan tahunan cukai hasil tembakau."
Baca SelengkapnyaJumlah produksi rokok saat ini secara nasional sebesar 364 miliar batang per tahun.
Baca SelengkapnyaPAN juga berjuang melalui proses politik di DPR RI dengan terus menggodok RUU Tembakau.
Baca SelengkapnyaProduk tembakau yang ada saat ini saja yaitu dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah cukup proporsional dan tetap bisa dijalankan.
Baca SelengkapnyaPjs. Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik mengatakan, pemanfaatan DBH CHT harus dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
Baca Selengkapnya