Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dinilai tak punya kepedulian terhadap bambu

Pemerintah dinilai tak punya kepedulian terhadap bambu bambu. Shutterstock

Merdeka.com - Peringatan Hari Bambu Sedunia atau World Bamboo Day VIII di gelar di Kawasan Mandala Candi Borobudur Magelang, Jateng pada 18 September 2012. Keberadaan tanaman bambu di Indonesia sendiri kini terancam dan kalah dengan Filipina dan Vietnam.

Padahal, pada tahun 2006 lalu Indonesia secara statistik berada di kelas dan urutan ketiga terkait keberadaan komoditas dan habitat bambu. Setelah pada urutan pertama diduduki oleh negara China yang dikenal sebagai negara tirai bambu dan India menempati urutan kedua yang memiliki luasan lahan bambu sekitar 3,8 hektar.

Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan jaman dari 1500 jenis bambu di dunia, kini Indonesia hanya memiliki 150 jenis bambu. Pasalnya, kedua negara itu menerapkan kebijakan bahwa bambu merupakan komoditi negara yang harus dan wajib digalakkan penanamannya. Sementara, kebijakan pemerintah Indonesia tidak berpihak sama sekali untuk perlindungan dan pelestarian terhadap keberadaan bambu yang harusnya menjadi tuan rumah di negeri Indonesia sendiri.

"Kebijakan pemerintah. Indonesia khususnya di Kementerian Kehutanan, bambu hanya masuk dan ditetapkan sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak penting dibanding hasil hutan berupa pohon. Kebijakan bambu masih belum diterapkan dan dikembangkan menuju ke industri bambu. Selain itu, sisi sumber bahan baku di Indonesia masih tersebar sehingga pemanfaatan dalam jumlah besar kesulitan. Juga persepsi publik pengaruhi perkembangan soal bambu yang menurut masyarakat bambu hanya digunakan gedhek atau lincak," ungkap Pemerhati Bambu Universitas Gadjahmada (UGM) Dr Anto Rimbawanto kepada merdeka.com, Sabtu (14/9).

Rimbawanto menjelaskan pada Kementerian Kehutanan saat dipegang oleh Sarwono Kusuma Atmaja sekitar tahun 1998 ada strategi nasional pemanfaatan bambu serta perlunya konservasi dan pemanfaatan bambu. Namun, kebijakan itu tidak spesifik dan lembaga mana yang harus berperan dan melaksanakan kebijakan itu sehingga kebijakan itu terkesan mandeg dan jalan di tempat.

"Hanya sebatas dokumen dan sampai sekarang tidak ada program nasional itu. Yang terjadi, lembaga-lembaga yang melakukan penelitian tidak terintegrasi. Harus ada langkah dan itikad kuat dan baik dari pemerintah yang lebih jelas untuk memanfaatkan dan mengembangkan bambu," jelasnya.

Kondisi jalan di tempatnya komoditi dan industri bambu ini sering dikeluhkan pelaku usaha suplay terbatas. Padahal potensi untuk membuat produk bambu sangat luar biasa. Diantarnya bisa digunakan untuk membuat papan, lantai, kolom, bahan baku krayon, kertas dan pembangkit listrik. Juga banyak desainer Institut Teknologi Bogor (ITB) membuat dan mengembangkan furniture dari bambu pun sampai saat ini tidak tampak.

"Tren yang terjadi seperti itu. Pasar bambu Eropa juga semacam itu. Harapan kita ada gerakan menanam bambu serta upaya sistematis bambu dijadikan sebagai komoditi dan sentra industri di Indonesia," tuturnya.

Marc Peeters dari World Bambu Organitation warga negara Belgia, menyatakan ada kesan di pemerintah Indonesia sama sekali menutup mata dan tidak peduli dengan komoditi tanaman bambu. Sehingga kesan pertama menyatakan sangat sulit mendapatkan bibit bambu di Indonesia. Padahal, Marc sendiri telah berhasil mengembangkan ratusan bibit Bambu dari berbagai jenis di Pakem, Sleman, DIY dan sudah melakukan eksport ratusan kali ke berbagai negara baik Asia, Afrika dan Eropa.

"Di negara Eropa susah dapat bibit bambu. Mereka semua mendatangi pembibitan di tempat saya di Pakem Sleman. Bahkan mantan Menteri Kehutanan Sarwono saat datang ke tempat saya menyatakan dengan apa yang ada di sini (pembibitan bambu Sleman) bisa kita buat program saya dulu," ungkap Peeters

Di negara China, bambu sudah menjadi pendapatan utama dari komoditi ekspornya sebab ditopang oleh kebijakan negaranya. Bayangkan saja, setiap tahun di China mendapatkan pemasukan sebanyak USD 12 Miliar dalam setahun.

"Ada kebijakan pemerintah China dan prinsip orang-orang China dalam memanfaatkan bambu. Orang di China menyatakan ada bambu, orang yang miskin harus jadi kaya dari bambu. Di Filipina, warganya tidak boleh tebang hutan bambu. Tidak seperti di Indonesia. Furniture di sekolahan Filipina gunakan bambu," jelasnya.

Di Indonesia warga sembarangan dan mudahnya menebangi dan mengurangi tanaman bambu. Di China setiap tahun justru digalakkan menanam bambu setiap tahun 100 ribu hektar. Di Filipina, Afrika, Malaysia mereka juga menggalakkaan penanaman bambu.

"Bambu bisa tahan hidup kering, di Afrika para petani menganggap dan menerapkan sistim pertanian mereka dengan rumus BBC yaitu Bambu, Banana dan Coconut dan itu sudah menjadi budaya para petani di sana," pungkas Peters. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan China Tarik Bea Masuk Tambahan dari Produk Ekspor RI, Ini Alasannya
Pemerintah Izinkan China Tarik Bea Masuk Tambahan dari Produk Ekspor RI, Ini Alasannya

Mendag mempersilakan China untuk menerapkan aturan serupa pada produk ekspor RI yang menghancurkan industri di dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Produk Impor Ilegal China Banjiri Pasar Domestik, Negara Rugi Puluhan Triliun Rupiah
Produk Impor Ilegal China Banjiri Pasar Domestik, Negara Rugi Puluhan Triliun Rupiah

Kemenkop UKM merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Macam-Macam Bencana Alam dan Penyebabnya, Penting Dipelajari
Macam-Macam Bencana Alam dan Penyebabnya, Penting Dipelajari

Dari gempa bumi hingga banjir, bencana alam telah menjadi ancaman konstan bagi manusia sepanjang peradaban.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
China Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya
China Pelan-pelan Buat AS Khawatir dengan Persaingan Luar Angkasa, Ini Penyebabnya

Ini yang dikhawatirkan AS bila tidak segera memutuskan kelanjutan stasiun luar angkasa yang akan habis masa pakainya.

Baca Selengkapnya
Luhut Ajak China Kembangkan Pertanian di Kalteng
Luhut Ajak China Kembangkan Pertanian di Kalteng

Pemerintah akan melakukan studi terlebih dulu untuk potensi area lahan yang disinyalir memiliki luas antara 350-500 ribu ha.

Baca Selengkapnya