Pemerintah Disarankan Pisahkan RS Covid-19 dan Non Covid-19 Setiap Daerah

Merdeka.com - Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong pemerintah memisahkan rumah sakit khusus Covid-19 dan non Covid-19 di setiap daerah. Langkah ini sebagai salah satu upaya meringankan beban fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

"Demi perlindungan dan keamanan di fasilitas kesehatan, maka desain zonasi, sistem zonasi, klaster rumah sakit ini harus dilakukan," kata Ketua Tim Mitigasi Dokter Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammad Adib Khumaidi dalam konferensi pers, Jumat (9/7).

Adib menginginkan setiap daerah di Indonesia bisa seperti Provinsi DKI Jakarta. Di DKI Jakarta, pemerintah menyediakan tiga rumah sakit khusus untuk penanganan pasien Covid-19, yakni Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso.

"Selama itu tidak dilakukan maka daya upaya dan proses infeksi bukan tidak mungkin akan bisa terjadi dan berdampak pada tenaga medis dan kesehatan," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Emi Nurjasmi sepakat dengan Adib. Menurut Emi Nurjasmi, pemerintah harus memisahkan rumah sakit Covid-19 dan non Covid-19 di setiap daerah.

"Sepakat sekali dibuat rumah sakit khusus Covid-19 dan ada rumah sakit non Covid-19 di setiap daerah," katanya.

Dengan adanya pemisahan, kata Emi Nurjasmi, pasien yang mengidap penyakit non Covid-19 bisa mendapatkan penanganan di rumah sakit. Saat ini, pasien non Covid-19 sulit ditangani karena rumah sakit diisi pasien Covid-19.

"Sehingga setiap rujukan yang non Covid-19 pun tidak terhambat karena penuhnya rumah sakit Covid-19," pungkasnya.