Pemerintah disebut langgar HAM jika tak pulihkan status WNI Arcandra

Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM tengah berupaya mengembalikan status WNI mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Kebijakan ini diambil setelah Arcandra melepas kewarganegaraan Amerika Serikat miliknya.

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mendukung langkah pemerintah untuk meneguhkan kembali status WNI Arcandra. Dengan dasar, negara Indonesia tidak menghendaki seseorang tanpa kewarganegaraan (stateless).

"Ya itu kan prinsip kita tidak menghendaki adanya stateless. Artinya warga negara Indonesia tidak boleh kehilangan kewarganegaraannya. Bahwa dia pernah berpaspor Amerika Serikat bahawa dia kemudian pernah punya atau pegang 2 paspor," kata Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

"Nah itu nanti kita lihat aturan hukumnya seperti apa. Jadi saya menyambut baik langkah pemerintah, ingin menjadikan Arcandra Tahar sebagai WNI," sambungnya.

Menurutnya, apabila WNI dicabut status kewarganegaraannya dan pemerintah tidak hadir memfasilitasi maka hal tersebut tidak benar dan melanggar Hak Asasi Manusia.

"Ya karena dia sudah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat, kalau kemudian dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia dia akan pindah ke planet lain. Dan itu tidak dibenarkan dan melanggar HAM. Padahal fungsi hukum kita melindungi kepentingan manusia," tegas politisi PKS ini

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan tidak bisa mencabut status WNI Arcandra. Hal tersebut akan membuat Arcandra tidak memiliki kewarganegaraan. Jika dicabut, Yasonna mengaku bisa dipidana karena melanggar aturan.

"Karena dia kehilangan WN Amerika kita setop pencabutan WNI. Kalau saya meneruskan mencabut WNI Arcandra maka saya dapat dipidana, selama 3 tahun. Aku belum siap. WN tidak boleh stateless," kata Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

"Pejabat yang karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kehilangan kewargangeraan dipidana 1 tahun. Saya tidak lalai," sambung dia.