Pemerintah Gelar Rapat Persiapan Kampanye Terbuka
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, Kemendagri, serta jajaran kementerian dan lembaga lainnya. Rapat itu membahasa persiapan kampanye terbuka yang akan dimulai 23 Maret nanti.
"Rapat koordinasi membahas mengenai kesiapan pemerintah dan penyelenggara pemilu, serta Polri dan TNI. Kita akan melaksanakan tahapan kampanye terbuka untuk Pemilu tahun 2019. Kita tentu mengharapkan Pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan tertib," ucap Wiranto saat membuka rapat di kantornya, Jakarta, Kamis (14/3).
Nantinya, masih kata dia, sebagai bahan pertimbangan, akan melihat Indeks Rawan Pemilu, yang telah dilakukan oleh lembaga seperti Polri dan Bawaslu. Meskipun, langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Apa yang aman menjelang pemilu? Kepolisian Resor Indragiri Hulu (Inhu), Polda Riau memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji aman menjelang Pemilu 2024.
-
Kenapa polisi gencar jaga Kamtibmas menjelang pemilu? 'Pentingnya menjaga ketertiban umum (Kamtibmas) demi kelancaran Pemilu yang damai. Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah salat Isya kemarin,' kata Bagus, Rabu (10/1)
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
"Mudah-mudahan pada saat hari H nanti semua kerawanan-kerawanan yang sudah kita catat, kita netralisir, itu bisa zero. Zero mungkin tidak mungkin, tetapi semoga menjadi tidak masalah lagi dalam pemilu," ungkap Wiranto.
Dia menyadari kian hari ekskalasi suhu politik kian memanas. Tetapi, lanjutnya, perlu disadari bahwa itu bagian dari demokrasi di Indonesia dan acap kali terjadi di negara-negara lain.
Karenanya, masih kata Wiranto, dalam kampanye terbuka nanti, semua pergerakan yang bisa mengganggu keamanan masih terus dipelajari.
"Kita harapkan momen itu dapat kita lokalisir, dapat kita cegah. Kalau bisa kita cegah, dan sebenarnya harus bisa. Tergantung bagaimana kedewasaan masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaMelakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaIndeks kerawanan Pilkada 2024t akan segera disosialisasikan oleh Bawaslu dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaBerkaca dari Pilkada lalu, polisi mengevaluasi terkait pendistribusian logistik, kerusakan kotak hingga surat suara.
Baca SelengkapnyaMenurut Bagja, masa kampanye adalah ajang bagi para peserta Pemilu untuk meyakinkan masyarakat dengan program yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBagja menegaskan, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaPotensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaBawaslu memaparkan tujuh indikator kerawanan yang paling banyak terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaDPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca Selengkapnya