Follow
Pemerintah harus hormati keinginan rakyat Papua
Merdeka.com - Proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sedang disengketakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terkait hal itu, DPRP meminta pemerintah untuk dapat menghormati solusi politik yang sudah diberikan pemerintah untuk rakyat Papua.
"Silakan saja (menyengketakan pilgub), itu haknya KPU Pusat. Tetapi kami juga dari DPRP minta ke pemeritah untuk menghormati solusi politik yang diberikan pemerintah Indonesia untuk rakyat Papua," ujar Anggota Komisi D DPRP, Boy Markus Dawir usai sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) KPU dengan DPRP di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).
Boy menambahkan, solusi politik yang telah diberikan pemerintah adalah dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU inilah yang hingga saat ini menjadi acuan bagi DPRP dalam menjalankan tugasnya, karena dinilai paling sesuai dengan tuntutan rakyat Papua.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Apa tujuan partai anak muda Papua? 'Visi Partai Kasih, 'melalui kemurahan hati, menembus perbedaan bagi sesama anak bangsa Indonesia, mewujudkan Indonesia yang sejahtera',' tutur dia.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Kenapa anak muda Papua bikin partai? Salah satu pengurus partai, M Yunus Kudiai mengatakan, salah satu alasan mendirikan partai ini, selain bagian hak berpolitik, juga diklaim belum ada partai nasional yang berwajah Indonesia bagian timur. 'Kami juga menilai bahwa partai politik selama ini hanya ada di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Tengah saja. Sementara di Indonesia bagian Timur, belum ada partai politik nasional,' kata dia dalam keterangan yang diterima, Senin (24/6).
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Apa yang dibawa KPU Papua? Ada 22 orang penumpang yang dibawa dan pesawat tadi telah berangkat pukul 22.11 WIT ke Jakarta dengan transit di Makassar.
"Rakyat Papua awalnya minta merdeka, bukan otonomi khusus. Tetapi solusi politiknya memberikan kewenangan sebesar-besarnya kepada orang Papua dengan memberikan UU Nomor 21 Tahun 2001. UU inilah yang kami gunakan sekarang karena ini adalah solusi politik rakyat Papua," kata Boy.
Selanjutnya, Boy berharap MK dapat memberikan putusan dengan melihat semua aspek yang ada. "Putusan MK ke depan, kami minta dengan hikmat, arif dan bijaksana, tolong melihat semua aspek. Terlebih lagi memperhatikan keinginan rakyat Papua," ucap dia. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk posisi Pj gubernur Papua, sejumlah nama sudah beredar sejak dini. Tetapi dari nama yang beredar, tidak ada yang Orang Asli Papua (OAP).
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikannya pada acara Peringatan ke-23 Hari Otonomi Khusus Papua.
Baca Selengkapnya
MRP meminta kepada Presiden Jokowi kepala daerah pada Pilkada 2024 diisi oleh orang-orang asli Papua.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP menyinggung soal pihak-pihak tertentu yang berupaya mengubah kedaulatan menjadi sebuah ‘kerajaan’.
Baca Selengkapnya
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya tagar 'All Eyes On Papua' viral di media sosial akhir-akhir ini.
Baca Selengkapnya
AHY menyatakan pemerintah tidak akan menutup mata terhadap Papua.
Baca Selengkapnya
. Keberadaan UU itu nantinya akan memberikan ketegasan pada tanah atau hutan adat tersebut agar tak berpindah tangan ke pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan
Baca Selengkapnya
Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca Selengkapnya
Ketua Bamus Papua, Willem Frans Ansanay melihat dengan adanya DOB di Papua akan memudahkan penanganan kasus HAM.
Baca Selengkapnya
Tagar All Eyes On Papua viral sebagai bentuk protes penolakan pembangunan perkebunan sawit di Boven Digoel.
Baca Selengkapnya