Pemerintah Harus Jaga Kualitas Tembakau Lokal

Merdeka.com - Industri tembakau di Tanah Air punya potensi luar biasa karena menyerap banyak tenaga kerja, baik di lapangan saat penanaman, industri sampai pasca industri‎. Industri ini juga salah satu yang menyumbangkan pendapatan besar untuk negara.

Terkait itu, politisi Partai NasDem Charles Meikyansah mengakui industri tembakau menyerap tenaga kerja yang sangat besar, mulai dari petani tembakau, buruh tembakau, pedagang dan tentunya kalangan pengusaha. Di wilayah Jawa Timur yang cocok sebagai daerah penanaman tembakau, harus dikembangkan. Agar nantinya produk tembakau lokal bisa berjaya lagi.

"Industri ini melibatkan sangat banyak orang, saya mendengar keluhan para pengusaha tembakau bahwa impor tembakau sangat besar dari sisi jumlah. Ini lah yang saya kira perlu dibicarakan seluruh pemangku kepentingan, bagaimana impor tembakau bukan disetop sama sekali, tetapi secara bertahap diturunkan," ujarnya, Jumat (29/3).

Ia mencontohkan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pertanian, dan juga Kementerian Riset dan Teknologi juga terlibat. Karena selama ini petani tembakau kita sangat tergantung cuaca.

Jika dilihat kontur tanah, misalnya di Madura dan wilayah Jawa Timur lainnya, sangat cocok untuk menanam tembakau. Namun jika cuaca hujan terus menerus misalnya, maka tanaman tembakau bisa menurun kualitasnya atau rusak.

"Kalau riset pertanian serius, bisa saja kita punya tembakau yang bagus dan tahan cuaca, daya saing dengan tembakau impor jadi tinggi," jelasnya.

Namun, Charles tidak menutup mata dari desakan produksi rokok dalam negeri harus diturunkan karena masalah kesehatan. "Iya sebenarnya kan lucu juga, industri tembakau diminta turun terus, tetapi penghasilan dari cukai tembakau adalah salah satu yang terbesar, jadi kalau (produksi) turun, harus ada (pemasukan negara) yang lebih baik lagi, dan petani juga sejahtera," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia harus menjaga kualitas tembakau agar serbuan asing atas bisnis tersebut bisa diatasi. Petani dan pengusaha lokal juga harus meningkatkan produksi sehingga terjaga kualitasnya tidak kalah dengan kualitas impor dari asing.‎"Indonesia ini punya pengalaman, tinggal sekarang pemerintah serius memproteksi itu. Sehingga simbioismutualisme karena ini menjadi salah satu devisa harus juga dilindungi pemerintah," katanya.

Selain itu, untuk mewujudkan petani tembakau yang sejahtera, perlindungan dari tembakau impor itu penting.

"Dulu orang luar negeri beli tembakau di Indonesia, lalu dibawa ke Jerman dan diperdagangkan, tetapi sekarang malah kita yang impor," jelasnya.

Di kesempatan lain, juru bicara Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia Hananto Wibowo mengatakan pemerintah perlu mendorong kemitraan antara petani dengan pemasok maupun dengan pabrikan produk tembakau. Hal ini untuk memotong rantai penjualan daun tembakau yang cukup panjang.

"Memotong rantai penjualan dengan menjamin penyerapan produksi dan kepastian harga sesuai kualitas," kata Hananto.

Selain memotong rantai penjualan, pemerintah juga perlu mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas tembakau karena adanya bimbingan dan fasilitas dari pihak mitra.

"Kemitraan juga akan memberi pengaruh positif terhadap nilai tambahan atau insentif yang diterima oleh petani dan atau buruh tembakau," paparnya.

Hananto menjelaskan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 menyatakan tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis. Sampai hari ini, kata Hananto, tembakau masih memberikan kontribusi dalam perekonomian.

Tembakau secara kultural juga bermakna bermakna membangun jaringan sosial. "Bahkan menjadi bargain dari kultur bangsa Indonesia," paparnya.

Indonesia, disebutkan Hananto merupakan negara produsen tembakau terbesar kelima. Di atasnya ada China, Brasil, India dan Amerika Serikat. Tetapi Indonesia memiliki pabrik rokok dengan jumlah terbanyak di dunia.

"Artinya Indonesia adalah salah satu pemasok dan potensi pasar tembakau terbesar di dunia" katanya.

Dia mengatakan petani tembakau sampai dengan hari ini merupakan petani mandiri. Para petani ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. "Bahkan untuk mencari akses kredit saja susah," paparnya. (mdk/eko)