Pemerintah Instruksikan Pengetatan PPKM Mikro di 43 Daerah Luar Jawa dan Bali

Merdeka.com - Pemerintah sepakat memperluas cakupan pengetatan kegiatan masyarakat ke luar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 6 Juli 2021 diketahui 24,7% kasus nasional berasal dari wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, terdapat beberapa provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali yang keterisian tempat tidurnya di atas 65%, seperti Lampung (81%), Kepulauan Riau (77%), Kalimantan Timur (74%), Papua Barat (73%), Kalimantan Barat (70%), Sumatera Selatan (69%), Bengkulu (66%), dan Sumatera Barat (65%).

Selain itu dinamika pergerakan zonasi kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang kurang baik. Dalam waktu satu minggu saja zona merah bertambah dari 10 menjadi 27 kabupaten/kota.

Karena itu, diputuskan 43 kabupaten/kota dengan status level 4, di luar Pulau Jawa dan Bali, untuk melakukan pengetatan PPKM Mikro. "Ketetapan ini diambil seragam dengan penetapan peraturan PPKM Darurat, yaitu berdasarkan perhitungan indikator levelling Kemenkes," ujar Wiku saat menyampaikan perkembangan terkini implementasi PPKM Darurat, Kamis (8/7).

Dia mengingatkan, daerah dengan level 4 adalah kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 150 kasus/100 ribu penduduk, lebih dari 30 yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kasus meninggal/100 ribu penduduk, untuk melakukan pengetatan PPKM Mikro.

Daerah-daerah tersebut, yaitu:

● 18 Kabupaten/kota di Pulau Sumatera, yaitu: Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Lubuklinggau, Kota Palembang, Kota Bengkulu, Kota Jambi, Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Natuna, Kota Pekanbaru, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

● 9 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan, yaitu: Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Lamandau, Sukamara, Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Bulungan.

● 3 Kabupaten/kota di Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu: Kota Mataram, Lembata, dan Nagekeo.

● 4 Kabupaten/kota di Pulau Sulawesi, yaitu: Kota Palu, Kota Kendari, Kota Manado, dan Kota Tomohon.

● 2 Kabupaten/kota di Pulau Maluku, yaitu: Kepulauan Aru dan Kota Ambon.

● Tujuh Kabupaten/kota di Pulau Papua, yaitu: Boven Digoel, Kota Jayapura, Fakfak, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama.

"Daerah-daerah tersebut memiliki kewajiban secara paralel melakukan penguatan upaya testing-tracing-treatment (3T), pengetatan kegiatan masyarakat di sektor-sektor sosial ekonomi, dan menerapkan skenario pengendalian di tingkat komunitas menyesuaikan zonasi RT-nya, demi penebalan intervensi pengendalian sampai ke hulu sumber penularan Covid-19," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wiku juga menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan orang tua, saudara, kerabat, maupun orang-orang terdekat lainnya akibat Covid-19. Peristiwa kehilangan ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua agar dapat terus meningkatkan perlindungan terhadap diri dan kerabat lainnya dari pandemi Covid-19.

"Oleh karena itu, mari kita saling menjaga dengan tetap di rumah dan menghindari kerumunan karena keberhasilan penanganan Covid-19 sangat bergantung pada gotong royong kita semua sebagai bangsa Indonesia," ujarnya.