Pemerintah Jamin Transparansi Pengelolaan Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memastikan pemerintah mengedepankan prinsip transparansi dan saling kontrol dalam mengelola stok vaksin. Kementerian Kesehatan akan menjadi koordinator utama dalam pengelolaan stok vaksin mulai dari pengaturan kedatangan vaksin, proses pendistribusian, hingga pengaturan ketentuan penyuntikan vaksin.
"Data mengenai stok vaksin nasional sampai ke level kab/kota dapat diakses oleh publik secara langsung, salah satunya melalui laman http://vaskin.kemkes.go.id. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mencegah politisasi serta mendorong partisipasi publik dalam mengawal program vaksinasi di Indonesia," tegas Menkominfo, Rabu (25/8).
Menkominfo menjelaskan setiap vaksin yang tiba di Indonesia dipastikan akan melalui tahapan klinis dan pengemasan ulang untuk keamanan vaksin sebelum masuk ke proses pendistribusian. Adapun pada proses pendistribusian, pemerintah akan menggunakan 2 skema distribusi untuk memastikan vaksin dapat tersalurkan dengan cepat dan merata.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
-
Bagaimana Kementerian Kesehatan dibentuk? Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang dikeluarkan pada 3 November 2009, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara.
Skema pertama adalah dengan mendistribusikan vaksin dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi yang kemudian baru dilanjutkan ke pemerintah kab/ kota. Sementara skema kedua dilakukan dengan mendistribusikan vaksin secara langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah kab/kota.
"Sesuai arahan Presiden, daerah tidak perlu menahan/mencadangkan stok vaksin karena pemerintah pusat akan memastikan stok baru akan terus berdatangan. Begitu vaksin tiba, pemerintah daerah bisa langsung menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Program vaksinasi harus dipercepat agar masyarakat bisa segera mendapatkan perlindungan," ujar Menkominfo.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid juga menyampaikan pemerintah memastikan ketersediaan dan pendistribusian vaksin ke daerah. Hal ini diharapkan bisa mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Oleh karena itu, dia meminta vaksin yang telah didistribusikan untuk dapat segera digunakan.
"Pastikan penggunaan vaksin sesuai dengan kaidah penggunaan masing-masing jenis vaksin," ujar dr. Nadia.
Dia menjelaskan saat ini kelompok lansia menjadi salah satu yang paling rentan. Kelompok lansia memiliki tingkat kematian akibat Covid-19 yang paling tinggi. Selain itu, cakupan vaksinasi untuk kelompok ini masih terbilang rendah. Adapun, beberapa provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis kedua pada kelompok lansia yang masih rendah adalah Aceh, Sumatera Barat, Maluku Utara, dan Papua.
"Oleh karena itu kami berharap, stakeholder terkait, terutama di daerah, untuk menyusun kembali strategi untuk menjangkau populasi rentan ini," katanya.
Masyarakat diminta untuk menyegerakan vaksinasi apabila stok vaksin telah tersedia di daerah mereka. Selain itu, dr. Nadia mengajak masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan jangan ragu untuk saling mengingatkan sesama.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemudahan penebusan pupuk subsidi sangatlah penting agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh petani.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaMentan Amran mengungkapkan dalam Permentan 01 Tahun 2024, terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk organik.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan.
Baca Selengkapnya"Tak bisa gubernur, bupati tak mau atau mau. Pemerintahan ini sistem komando kalau perlu,"
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk yang telah mendapatkan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari jumlah Penduduk.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui BUMN bersama MSD sepakat tingkatkan edukasi tentang HPV.
Baca Selengkapnya