Pemerintah jangan cari-cari alasan buat minta maaf ke korban 65
Merdeka.com - Tragedi 1 Oktober 1965 menjadi sejarah misterius bagi negeri ini. Sebab, 51 tahun berlalu peristiwa berdarah yang diduga melibatkan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) itu belum juga terungkap dengan jelas.
Pemerintah dalam membuka tabir tragedi 65 ini telah melalui beberapa langkah. Simposium Nasional dengan tema 'Membedah Tragedi 1965' yang dihelat di Bogor pada 18-19 April 2016 merupakan salah satu cara untuk mengungkap tragedi tersebut.
Dalam Simposium itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban peristiwa 1965. Namun pemerintah tetap berniat menyelesaikan dengan cara yang lain.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Siapa yang meninggal saat kunjungan Jokowi? Gara-gara ingin melihat kepala negara dari dekat, Kamaluddin (53) terjatuh dan meninggal dunia.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tidak pernah terpikir oleh kita untuk meminta maaf, mungkin wording nya penyesalan yang mendalam peristiwa-peristiwa yang lalu yang menjadi sejarah kelam di bangsa ini dan kita berharap ini tidak terulang lagi. Kita masih cari yang pas," kata Luhut.
Menindaklanjuti Simposium itu, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Luhut ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4) pagi. Presiden Jokowi menginstruksikan mencari kebenaran perihal kuburan massal dari korban tragedi 1965 yang disebut-sebut berjumlah ribuan.
Menanggapi instruksi Jokowi, Luhut mengaku meminta LSM maupun pihak lainnya yang mengklaim mengetahui adanya kuburan massal, untuk memberitahu kepada pemerintah. Luhut bahkan berjanji akan langsung mendatangi lokasi kuburan massal yang dimaksud.
Namun sejarawan JJ Rizal mengatakan, pemerintah tengah mencari cara dan waktu yang tepat untuk meminta maaf terhadap keluarga korban tragedi 65. "Pemerintah untuk meminta maaf secara langsung mungkin belum sekarang," kata Rizal saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (25/4) malam.
Sikap pemerintah Jokowi saat ini berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Di mana, pemerintah sebelumnya tidak pernah mau membuka diri dan duduk bersama untuk mendengar seraya mendiskusikan wacana peristiwa 1 Oktober 1965.
"Simposium itu adalah sejarah baru dalam sejarah penjernihan sejarah 1 oktober 1965," kata dia.
Rizal mengatakan, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu bagian dari janji kampanye Presiden Jokowi bahkan sudah tercantum dalam Nawa Cita. Dengan demikian upaya pemerintah saat ini merupakan cara untuk merealisasikan Nawa Cita tersebut.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud berharap kepada gubernur menyerahkan data-data Korban Para Pihak Peristiwa 1965 untuk diverifikasi oleh Tim Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang masa akhir jabatannya
Baca SelengkapnyaSi Mulyono ini, Jokowi, jelas pencinta PKI. Lihat saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf kepada PKI, kata Amien Rais.
Baca SelengkapnyaSebanyak 2.000 tengkorak dan 1.000 nisa kuburan ditampilkan secara dramatis.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep menilai, bahwa seorang presiden juga tidak luput dari kesalahan.
Baca SelengkapnyaPerlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies bertanya sikap Ganjar perihal kasus Kanjuruhan dan KM 50.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaHingga akhir November 2023, tercatat 1.084 warga Rohingya yang mendarat di Aceh menggunakan 6 kapal kayu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada seluru personel TNI-Polri selama 10 tahun menjabat sebagai presiden
Baca Selengkapnya