Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah jangan cari-cari alasan buat minta maaf ke korban 65

Pemerintah jangan cari-cari alasan buat minta maaf ke korban 65 Pembongkaran kuburan massal eks anggota PKI di Banjar Adat Mesean. ©2015 merdeka.com/gede nadi jaya

Merdeka.com - Tragedi 1 Oktober 1965 menjadi sejarah misterius bagi negeri ini. Sebab, 51 tahun berlalu peristiwa berdarah yang diduga melibatkan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) itu belum juga terungkap dengan jelas.

Pemerintah dalam membuka tabir tragedi 65 ini telah melalui beberapa langkah. Simposium Nasional dengan tema 'Membedah Tragedi 1965' yang dihelat di Bogor pada 18-19 April 2016 merupakan salah satu cara untuk mengungkap tragedi tersebut.

Dalam Simposium itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban peristiwa 1965. Namun pemerintah tetap berniat menyelesaikan dengan cara yang lain.

"Tidak pernah terpikir oleh kita untuk meminta maaf, mungkin wording nya penyesalan yang mendalam peristiwa-peristiwa yang lalu yang menjadi sejarah kelam di bangsa ini dan kita berharap ini tidak terulang lagi. Kita masih cari yang pas," kata Luhut.

Menindaklanjuti Simposium itu, kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Luhut ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4) pagi. Presiden Jokowi menginstruksikan mencari kebenaran perihal kuburan massal dari korban tragedi 1965 yang disebut-sebut berjumlah ribuan.

Menanggapi instruksi Jokowi, Luhut mengaku meminta LSM maupun pihak lainnya yang mengklaim mengetahui adanya kuburan massal, untuk memberitahu kepada pemerintah. Luhut bahkan berjanji akan langsung mendatangi lokasi kuburan massal yang dimaksud.

Namun sejarawan JJ Rizal mengatakan, pemerintah tengah mencari cara dan waktu yang tepat untuk meminta maaf terhadap keluarga korban tragedi 65. "Pemerintah untuk meminta maaf secara langsung mungkin belum sekarang," kata Rizal saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (25/4) malam.

Sikap pemerintah Jokowi saat ini berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Di mana, pemerintah sebelumnya tidak pernah mau membuka diri dan duduk bersama untuk mendengar seraya mendiskusikan wacana peristiwa 1 Oktober 1965.

"Simposium itu adalah sejarah baru dalam sejarah penjernihan sejarah 1 oktober 1965," kata dia.

Rizal mengatakan, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu bagian dari janji kampanye Presiden Jokowi bahkan sudah tercantum dalam Nawa Cita. Dengan demikian upaya pemerintah saat ini merupakan cara untuk merealisasikan Nawa Cita tersebut.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gubernur Rusdy Mastura Bertemu Mahfud Md: Bahas Hak Korban Peristiwa 1965 di Sulteng
Gubernur Rusdy Mastura Bertemu Mahfud Md: Bahas Hak Korban Peristiwa 1965 di Sulteng

Mahfud berharap kepada gubernur menyerahkan data-data Korban Para Pihak Peristiwa 1965 untuk diverifikasi oleh Tim Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Respons Tajam Permintaan Maaf Jokowi
VIDEO: Hasto Respons Tajam Permintaan Maaf Jokowi "Harusnya Tanggung Jawab!"

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang masa akhir jabatannya

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Tegas Bantah Amien Rais Soal Jokowi Minta Maaf ke PKI: Itu Tidak Benar
Mahfud MD Tegas Bantah Amien Rais Soal Jokowi Minta Maaf ke PKI: Itu Tidak Benar

Si Mulyono ini, Jokowi, jelas pencinta PKI. Lihat saja Kepres nomor 17 tahun 2022 yang berisi permintaan maaf kepada PKI, kata Amien Rais.

Baca Selengkapnya
FOTO: Napak Tilas Pelanggaran HAM Orde Baru, Ribuan Tengkorak dan Nisan Bertebaran di Peringatan 26 Tahun Reformasi
FOTO: Napak Tilas Pelanggaran HAM Orde Baru, Ribuan Tengkorak dan Nisan Bertebaran di Peringatan 26 Tahun Reformasi

Sebanyak 2.000 tengkorak dan 1.000 nisa kuburan ditampilkan secara dramatis.

Baca Selengkapnya
Kaesang soal Jokowi Minta Maaf: Manusiawi, Habis Ini Pensiun
Kaesang soal Jokowi Minta Maaf: Manusiawi, Habis Ini Pensiun

Kaesang Pangarep menilai, bahwa seorang presiden juga tidak luput dari kesalahan.

Baca Selengkapnya
Tuntaskan Kasus Kanjuruhan dan KM 50, Anies Baswedan Tawarkan Empat Poin
Tuntaskan Kasus Kanjuruhan dan KM 50, Anies Baswedan Tawarkan Empat Poin

Perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan.

Baca Selengkapnya
Adik Wiji Thukul dan Keluarga Aktivis 1997-1998 Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
Adik Wiji Thukul dan Keluarga Aktivis 1997-1998 Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM

Adik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Debat soal Hukum, Ganjar: Persoalan Masa Lalu Tidak Tuntas akan Terus Muncul & Buat Sensi
Debat soal Hukum, Ganjar: Persoalan Masa Lalu Tidak Tuntas akan Terus Muncul & Buat Sensi

Anies bertanya sikap Ganjar perihal kasus Kanjuruhan dan KM 50.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat

Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tegas Luhut
VIDEO: Nada Tegas Luhut "Sesama Pembantu Presiden Jangan Khianati Ketentuan!"

Luhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Mahfud MD Tangani Pengungsi Rohingya
Jokowi Minta Mahfud MD Tangani Pengungsi Rohingya

Hingga akhir November 2023, tercatat 1.084 warga Rohingya yang mendarat di Aceh menggunakan 6 kapal kayu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi Kumpulkan TNI-Polri di IKN, Ucap Permohonan Maaf Jelang Akhir Jabatan
VIDEO: Presiden Jokowi Kumpulkan TNI-Polri di IKN, Ucap Permohonan Maaf Jelang Akhir Jabatan

Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada seluru personel TNI-Polri selama 10 tahun menjabat sebagai presiden

Baca Selengkapnya