Pemerintah janji naikkan dana parpol & gaji kepala daerah serta DPRD
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berjanji akan menaikkan bantuan keuangan bagi partai politik. Namun tambahan keuangan akan diberikan apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai enam persen. Tak hanya itu, Tjahjo berjanji pemerintah akan pula turut menaikkan gaji kepala daerah.
Hal ini disampaikan Tjahjo Kumolo saat menjadi pembicara dalam acara Pertemuan Nasional I Partai Golkar, Selasa (27/9) di Hotel Sultan, Jakarta.
"Target Pak Presiden, kalau pertumbuhan ekonomi mendekati enam persen silakan (menaikkan dana parpol). Termasuk untuk gaji Gubernur bisa mencapai Rp 80 juta dan Wali Kota Rp 40-50 juta. Kalau sudah begitu, gaji Ketua DPRD juga (naik)," kata Tjahjo.
-
Apa dampak kenaikan gaji perangkat desa? Kenaikan gaji juga akan meningkatkan tingkat profesionalisme aparatur desa. Ketika gaji yang diterima mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan, perangkat desa akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
-
Kenapa gaji perangkat desa dinaikkan? Menurutnya, langkah tersebut adalah wujud apresiasi dari pemerintah daerah terhadap kerja perangkat desa. Dengan harapan, kinerja perangkat desa bisa menjadi lebih baik.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa gaji KPPS Pilkada 2024 naik? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menyetujui usulan anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang kenaikan honor atau gaji para penyelenggara ad hoc Pemilu 2024.
Tjahjo menilai kenaikan dana bantuan bagi partai politik memang sangat dibutuhkan. Sebab, dana yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor 5 tahun 2009 dan perubahannya PP Nomor 83 tahun 2012 dianggap sangat kecil untuk membiayai kebutuhan partai politik di tingkat pusat dan daerah.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menilai gaji kepala daerah juga perlu dinaikkan. Sebab, pendapatan kepala daerah dengan pejabat di tingkat pusat memiliki perbedaan yang cukup jauh.
"Tentunya anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota iri ketika melihat fasilitas yang dimiliki DPR RI. Padahal konstituen DPR RI adalah konstituen DPRD juga. Adalagi anggota DPR RI yang pura-pura miskin ke dapilnya. Padahal uang resesnya bisa mencapai ratusan juta," katanya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat alokasi DAU di 2024 akan mengalami kenaikan di seluruh daerah.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan keinginan PKB tetap tidak berubah, yaitu memperjuangkan kenaikan dana desa menjadi Rp5 miliar per desa.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau biasa yang akrab disapa Cak Imin memberikan empat janji jika dirinya menjadi pemimpin.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji PNS di 2024 merupakan salah satu usulan dari Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaCak Imin menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan APBN yang besar.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji bagi PNS sebesar 8 persen, dan pensiunan PNS sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi berharap, kenaikan gaji para PNS maupun TNI/Polri ini diiringi dengan peningkatan kinerja.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menilai sendiri mengenai kebijakan kenaikan gaji TNI-Polri jelang Pemilu.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya