Pemerintah klaim masyarakat lebih mudah mudik Lebaran 2018

Merdeka.com - Sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Negara melakukan rapat analisa dan evaluasi Idulfitri 1439 H 2018 di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/6). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, evaluasi ini menyangkut kemacetan dan kecelakaan mudik, aksi kriminalitas serta harga pangan sepanjang bulan ramadhan hingga hari raya Idulfitri.

"Secara umum, dari evaluasi tadi bahwa masyarakat ternyata lebih mudah untuk melakukan mudik lebaran dan juga arus balik kemacetan lalu lintas telah dapat diurai. Ini buktinya ada. Juga kecelakaan lalin juga bisa dikurangi sangat jauh sekali. Kira kira 30 persen dari tahun tahun lalu. Angka ini cukup besar," kata Wiranto saat jumpa pers di lokasi, Senin (25/6).

Kemudian, dari hasil pantauan Kementerian Pertanian dan lembaga survei, harga pangan relatif dapat dikendalikan dibanding tahun tahun sebelumnya. Lalu, harga harga tiket transportasi mudik tahun ini lebih manusiawi dibanding tahun sebelumnya.

"Ada kenaikan (tiket) di sana sini saya tahu, tapi tidak sangat tajam seperti tahun tahun lalu," jelasnya.

Wiranto menambahkan, angka kriminalitas juga dapat ditekan. Sehingga laporan laporan dari berbagai daerah selama bulan Ramadan hingga Lebaran Idulfitri, angka kriminalitas dilaporkan berkurang sangat jauh. Ini hasil kerja keras dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

"Oleh karena itu dalam video conference tadi saya menyampaikan terimakasih atas nama Presiden dengan kepada segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Dari petugas pimpinan sampai petugas di lapangan yang telah bekerja keras selama ramadan mudik dan balik," tandas mantan Panglima ABRI ini.

Dalam rapat koordinasi ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Turut diundang juga Menteri Kesehatan, Direktur Jasa marga, Direktur Pertamina, Direktur Jasa Rahardja, KPPU dan Kepala Bulog.