Pemerintah Kucurkan Rp526,54 Miliar untuk Infrastruktur KTT G20 di Bali
Merdeka.com - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Andreas Dipi Patria mengatakan untuk mempercantik kawasan Nusa Dua dan fasilitas lainnya di event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp526,54 miliar.
"Pemerintah sepanjang tahun ini sudah mengucurkan lebih dari Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan Nusa Dua. Itu baik penataan jalan, pembangunan VVIP bandara (I Gusti Ngurah Rai), memperbaiki beberapa venue dan sebagainya," kata Andreas saat konferensi pers di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (9/11) sore.
Dia menerangkan, Bali sebelumnya selama dua tahun terakhir merupakan satu provinsi yang dilanda Pandemi Covid-19, dan mematikan semua aktivitas ekonomi. Pada saat itu Bali memiliki Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) terendah di seluruh Indonesia.
-
Apa yang dibawa Menko Perekonomian ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Program apa yang digencarkan Kementerian ATR di Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa yang mendampingi Presiden Jokowi ke KTT G20? Selain ibu negara Iriana Jokowi, presiden juga didampingi sejumlah menteri termasuk Menko Perekonomian, AIrlangga Hartato.
-
Apa yang dicapai Dirut Pertamina di G20? Nicke berhasil membawa tiga rekomendasi utama yakni Percepatan Transisi untuk Energi Berkelanjutan, Memastikan Transisi yang Tepat dan Berkeadilan dan Keterjangkauan Energi.
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
"Jadi kalau kita bikin rangking di 34 Provinsi di Indonesia, itu Bali masuk rangking ke-34 (terkhir) dengan minus 9 (persen) kalau tidak salah waktu itu," imbuhnya.
Namun setelah Pulau Bali ditunjuk sebagai tuan rumah KTT G20, maka banyak perubahan yang signifikan terjadi di Pulau Bali dan manfaatnya bagi Bali kunjungan wisatawan mancanegara, pertumbuhan ekonomi dan tingkat okupansi hotel mulai meningkat.
"Kalau kita lihat laporan dari BPS. Maka Bali sekarang termasuk provinsi pertumbuhan ekonominya cukup baik, tidak lagi terjelek di bandingkan dulu. Kalau kita lihat laporan dari PHRI, pada saat pandemi Bali tingkat keterisian hotel hanya 20 persen, dan hari ini sudah mencapai sekitaran 70 persen," katanya.
Dengan keterisian okupansi hotel 70 persen, mampu menyerap tenaga kerja di sektor pariwisata khususnya di hotel mencapai 80 persen.
"Sehingga pada saat pekerja saat pandemi dirumahkan sudah mulai aktif kembali dan ini dampaknya sangat signifikan bagi Bali," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya KTT G20 transaksi penukaran valuta asing atau valas naik cukup tinggi di Bali yang mencapai 40 persen.
"Kedatangan orang asing datang ke Indonesia dengan memakai mata uangnya mereka juga berbelanja dan bertransaksi, sehingga mencapai 40 persen dari berbagai money changer di sini, angka transaksi di Bali," ujarnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaRealisasi anggaran tersebut setara 26,4 persen dari total pagu Rp42,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaPemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaPenyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTotal anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca SelengkapnyaDari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca Selengkapnya