Pemerintah Lakukan Pembatasan Mobilisasi Mulai 20 Desember hingga 2 Januari

Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap, pembatasan mobilitas akan dimulai pada 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Hal itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait kesiapan antisipasi peningkatan penumpang jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"20 Desember-2 Januari kita akan lakukan pembatasan," kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).

Namun untuk mobilitas logistik tidak batasi agar kegiatan ekonomi terus berjalan.

Pembatasan waktu operasional angkutan umum akan diterapkan. Kapasitasnya juga dibatasi sesuai SE Gugus Tugas dan Inmendagri.

"Akan dilakukan pembatasan jam operasional bagian angkutan serta pembatasan kapasitas angkutan umum sesuai SE Gugus Tugas dan Inmendagri," jelas Budi.

Peningkatan pengawasan akan diterapkan dengan implementasi PeduliLindungi di sektor transportasi.

Kemenhub akan menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat check point bagi yang masuk ke daerah satu dari daerah lain.

"Jadi kita akan buat check point di jalan tol dan menginstruksikan kepada Pemda untuk membuat check point mereka yang akan masuk ke suatu di daerah," jelasnya.

Kemenhub juga mengoordinasikan dan memastikan kesiapan operasional angkutan umum selama Nataru. Terutama mengecek kelayakan operasi armada setiap moda.

"Ini kita lakukan konsolidasi bersama TNI Polri dan stakeholder dan bersama membuat posko posko dan oleh karenanya kita selalu mengimbau kepada pemda untuk melakukan posko check poin di daerah kedatangan dan keberangkatan," kata Budi.