Pemerintah Larang Kedatangan WNA, Pelaku Wisata Jateng Minta Kelonggaran

Merdeka.com - Pemerintah diminta memberikan kelonggaran usai pelarangan kedatangan warga negara asing (WNA) termasuk wisatawan mancanegara yang akan dilakukan pada 1-14 Januari 2021. Permintaan tersebut disampaikan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Jawa Tengah.

"Kalau tujuannya lebih ke faktor kesehatan, kami bisa memahami. Harapan kami nantinya pemerintah bisa memberikan kebijakan yang sifatnya tidak merugikan dunia usaha," ujar Wakil Ketua Asita Jawa Tengah, Daryono, Rabu (30/12).

Daryono berharap kebijakan tersebut akan merugikan dunia usaha termasuk pariwisata. Apalagi jika perusahaan tersebut sudah memiliki kontrak bisnis dengan calon konsumen.

"Kan ada biro travel yang market-nya sudah berjalan, baik itu leasure (perjalanan wisata) atau perjalanan dinas. Itu kan terdampak," tandasnya.

Usai pelarangan tersebut, lanjut dia, pemerintah seharusnya bisa memberikan sedikit kelonggaran kepada wisatawan asing yang ingin masuk ke Indonesia. Salah satunya dari sisi kelengkapan izin yang harus dikantongi oleh wisatawan.

"Kan sudah ada sertifikat CHSE (cleanliness, health, safety, and environmental sustainability) itu sehingga tetap mendapatkan pengawasan," terang dia.

Sebelumnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan sertifikat CHSE kepada objek wisata yang mampu memenuhi standar penerapan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan.

Terpisah, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku, pihaknya sangat mendukung kebijakan pelarangan masuknya WNA selama 14 hari tersebut.

"Kita dukung 1.000 persen, supaya nggak ada variabel baru. Itu kan dari tanggal 1-14 Januari ya, mau panjang sedikit nggak apa-apa. Memang pengaruh pada PAD, tetapi dampak pandemi Covid-19 harus ditanggung bareng-bareng, semua nanggung risikonya," pungkas dia.