Pemerintah Masih Kaji Pencabutan Status WNI Eks ISIS

Merdeka.com - Pemerintah hingga kini belum memutuskan status kewarganegaraan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah). Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) hingga kini masih membahas nasib status WNI mantan ISIS tersebut.

"Belum sekarang kita masih rapat terus dengan BNPT," kata Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

Wacana mencabut status kewarganegaraan eks kombatan ISIS itu sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia menjelaskan pencabutan kewarganegaraan terkait WNI eks ISIS cukup lewat keputusan menteri (Kepmen).

Pencabutan kewarganegaraan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006) dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Perpres 2/2007).

"Menurut undang-undang, orang kehilangan status dengan kewarganegaraannya dengan berbagai alasan. Antara lain ikut dalam kegiatan tentara asing. Itu menurut Undang-undang Pasal 23 ayat 1 butir D," ujar Mahfud.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2007 disebutkan kondisi dimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, yaitu 'Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden' dan 'Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada atau bagian dari negara asing tersebut'.

Menurut perpres Nomor 2 Tahun 2007, pencabutan itu dilakukan oleh presiden harus melalui proses hukum, bukan pengadilan. Dengan Keppres tersebut, maka tidak perlu lagi proses pengadilan.

"Proses hukum administrasi diteliti oleh Menteri lalu ditetapkan oleh Presiden," jelas Mahfud.

"Iya (melalui Keppres) tapi bukan proses pengadilan ya."

Dalam proses verifikasi terhadap 689 WNI eks ISIS tersebut dilakukan BNPT. Kemudian, dalam prosesnya BNPT melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Densus 88 Antiteror Polri.

Pemerintah sebelumnya sudah memutuskan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS. Keputusan pemerintah menolak memulangkan ratusan WNI tersebut dengan mempertimbangkan keamanan 267 juta masyarakat Indonesia.

Pemerintah khawatir pemulangan mereka akan memberikan ancaman terorisme baru. Dan dinilai dapat menyebarkan paham terorisme kepada masyarakat.