Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Minta Semua Pihak Dukung Pelaksanaan PTM Terbatas

Pemerintah Minta Semua Pihak Dukung Pelaksanaan PTM Terbatas Semangat Siswa Ikuti Sekolah Tatap Muka di Malang. ©2021 Merdeka.com/Nanda Farikh Ibrahim

Merdeka.com - Pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang kian penting dan mendesak untuk menghindarkan generasi muda Indonesia dari learning loss atau penurunan capaian pembelajaran.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, PTM terbatas merupakan upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari risiko dampak negatif Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan. Jika tak segera menerapkan PTM terbatas, generasi ini dikhawatirkan akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan ke depannya.

"Percepatan penuntasan vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bisa menjadi dorongan untuk mengembalikan anak ke sekolah secara terbatas," kata Menkominfo Johnny, Sabtu (18/9).

Menurutnya, PJJ yang berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen terhadap para pelajar di Indonesia. Adapun, sejumlah dampak yang sangat diantisipasi, di antaranya putus sekolah, penurunan capaian pembelajaran, dan kesehatan mental serta psikis anak-anak.

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan learning loss yang sangat signifikan. Jika dibiarkan secara jangka panjang, semua ini bisa menjadi risiko yang lebih besar dibandingkan risiko kesehatan," ujar Menkominfo.

Johnny menambahkan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh INOVASI dan Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbud Ristek, pendidikan di Indonesia sudah kehilangan 5-6 bulan pembelajaran per tahun. Riset Bank Dunia juga menyatakan, dalam kurun waktu 0,8 sampai dengan 1,3 tahun, compounded learning loss dengan kesenjangan antara siswa kaya dengan siswa miskin meningkat 10 sebesar persen.

Riset yang sama juga menyatakan bahwa tingkat putus sekolah di Indonesia meningkat sebesar 1,12 persen, di mana angka tersebut 10 kali lipat dari Angka Putus SD Tahun 2019. Bank Dunia memperkirakan, saat ini di Indonesia ada 118.000 anak usia SD yang tidak bersekolah.

"Angka tersebut lima kali lipat lebih banyak daripada jumlah Anak Putus SD Tahun 2019," kata Menkominfo Johnny.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Baca Selengkapnya
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan
Sistem Zonasi Bakal Dihapus, Begini Tujuan Awal Ditetapkan

Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya
Asal Usul Bali Manifesto dan Nasib Para Pekerja di Masa Depan
Asal Usul Bali Manifesto dan Nasib Para Pekerja di Masa Depan

Bali Manifesto, kesepakatan internasional hadapi tantangan pekerja di masa depan.

Baca Selengkapnya
Cegah Banyak Anak Tak Sekolah, Kemendikbudristek Siapkan Anggaran Rp199,95 Miliar
Cegah Banyak Anak Tak Sekolah, Kemendikbudristek Siapkan Anggaran Rp199,95 Miliar

Anggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.

Baca Selengkapnya
MUI Minta Pemerintah Buat Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak-Anak
MUI Minta Pemerintah Buat Aturan Pembatasan Medsos untuk Anak-Anak

Terkait rekomendasi umur untuk aturan pembatasan media sosial kepada anak, MUI belum membahas lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
BPIP Ingin Pancasila Dikenalkan dengan Menyenangkan kepada Anak Muda
BPIP Ingin Pancasila Dikenalkan dengan Menyenangkan kepada Anak Muda

Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus diberikan secara bergotong royong

Baca Selengkapnya
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

Baca Selengkapnya
Startup Edutech Ini Dapat Tambahan Kepercayaan di Program Implementasi Kurikulum Merdeka
Startup Edutech Ini Dapat Tambahan Kepercayaan di Program Implementasi Kurikulum Merdeka

Tujuan mendukung upaya optimalisasi program prioritas bidang pendidikan.

Baca Selengkapnya
Deputi II KSP: Anak PMI di Malaysia Harus Dapat Hak Akses Pendidikan yang Setara
Deputi II KSP: Anak PMI di Malaysia Harus Dapat Hak Akses Pendidikan yang Setara

Abetnego mengungkapkan saat ini ada sekitar 21.000 anak PMI di kota Kinabalu, Malaysia

Baca Selengkapnya
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023

Nantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Kurikulum Merdeka adalah Aturan Kurikulum Baru, Ketahui Tujuan dan Sistemnya
Kurikulum Merdeka adalah Aturan Kurikulum Baru, Ketahui Tujuan dan Sistemnya

Kurikulum merdeka diterapkan untuk menangangi krisis pendidikan Indonesia.

Baca Selengkapnya
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya