Pemerintah Pastikan Biayai Vaksinasi WNI di Luar Negeri
Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri memastikan akan membiayai vaksinasi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Direktur Jenderal Protokoler dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena kebijakan vaksinasi di sebagian besar negara tidak gratis seperti Indonesia. Mereka mewajibkan setiap orang untuk mengeluarkan biaya agar bisa menerima vaksinasi.
"Kebijakan nasional di negara akreditasi mewajibkan individu membayar vaksin secara mandiri. Istilahnya di Indonesia, vaksinasi gotong royong," kata Andy saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Selasa (18/5).
Untuk itu, dia harus memastikan seluruh WNI di luar negeri telah mendapatkan akses layanan vaksinasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan di negara setempat.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa saja yang menerima vaksin cacar monyet? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kriteria penerima vaksin ini adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan atau tanpa status ODHIV.'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
Hingga saat ini, sudah ada 4 dari 184 negara yang sudah memberikan akses vaksinasi terhadap WNI yang ada di negara-negara tersebut. Pemberian vaksin nantinya tetap dilakukan sesuai peraturan atau kebijakan negara setempat.
Mulai dari vaksinasi kepada warga negara Indonesia (WNI) kategori kelompok rentan yang berada di penampungan atau shelter perwakilan di luar negeri.
"Tentunya tugas utama perwakilan kita di luar negeri pada prinsipnya adalah memastikan agar WNI mendapatkan akses, mendapatkan akses terhadap layanan vaksinasi," tuturnya.
Kemenlu akan memberikan bantuan berupa biaya untuk membayar vaksinasi mandiri bagi WNI yang tidak mampu membiayai sendiri. Bantuan tersebut akan diberikan melalui perwakilan Indonesia di luar negeri.
Selain itu, bantuan juga akan diberikan kepada kelompok rentan. WNI yang menjadi prioritas lainnya yaitu WNI yang berada di tempat penampungan Malaysia dan sejumlah negara di Timur Tengah.
"Prioritas kita berikan bagi para WNI yang ada di penampungan perwakilan kita di Malaysia dan di beberapa negara Timur tengah guna mencegah terjadinya kasus Covid-19 di lingkungan perwakilan Indonesia di luar negeri," kata Andy.
Diketahui bahwa Kementerian Luar Negeri telah menerima anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 64.070.000.000 untuk penanganan WNI di luar negeri yang terdampak Covid-19, termasuk untuk vaksinasi.
"Seluruh bantuan dari negara diprioritaskan pada WNI luar negeri yang memenuhi kriteria kelompok rentan. Anggaran tersebut juga untuk biaya perawatan kesehatan mental," ujarnya.
Anggaran sebesar Rp64 miliar itu akan didistribusikan ke 128 perwakilan RI di luar negeri, termasuk kantor dagang dan ekonomi di Taipei. Namun tidak termasuk Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York, PTRI Jenewa, dan PTRI ASEAN.
"ABT Telah disampaikan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ke Kemlu melalui DIPA Ditjen Protojol dan Konsuler untuk didistribusikan ke 128 perwakilan," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total jenis vaksin yang diberikan pada anak saat ini adalah 14.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaData ini berdasarkan informasi yang dikumpulkan sejak 2018 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaIntroduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi ungkap cara pemerintah mencegah penyebaran penyakit monkey pox (Mpox) di Indonesia
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan agar anak-anak harus mendapatkan vaksin polio sebanyak empat kali.
Baca SelengkapnyaKetahui jadwal pelaksanaan PIN Polio Tahap 2, di mana bisa memperolehnya, serta ditujukan pada siapa saja.
Baca SelengkapnyaCakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca SelengkapnyaMulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca Selengkapnya