Follow
Pemerintah Pastikan Seluruh Tenaga Honorer Dapat Bantuan Sosial
Merdeka.com - Pemerintah sedang mengkaji untuk memastikan skema terbaik agar seluruh tenaga honorer mendapatkan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19.
"Bapak Presiden meminta untuk dilakukan pendalaman, terkait untuk tenaga honorer, nah ini pemerintah akan lakukan kajian di mana tenaga honorer pun akan diberikan bantuan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Rapat Terbatas 'Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional', (Melalui Video Conference), Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).
Airlangga mengatakan sampai sejauh ini sebagian kecil tenaga honorer ada yang sudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang terdampak kesenjangan? Dampaknya dapat dirasakan oleh individu dan kelompok yang kurang beruntung, seperti penurunan kualitas hidup, ketidakadilan, perasaan terpinggirkan, dan kesulitan untuk meraih kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih beruntung.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
-
Siapa yang berhak terima Bansos PKH? Bantuan ini sangat penting bagi banyak warga Indonesia, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
-
Siapa saja yang mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan? 'Keinginan pemerintah itu ingin semua masyarakat informal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya tulang punggung keluarga. Jadi ketika terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, keluarganya bisa bebas cemas, tidak ragu dan tidak khawatir karena sudah terjamin.'
Selanjutnya, kata dia, akan diarahkan bagi seluruh tenaga honorer untuk mendapatkan bantuan tersebut.
"Namun ini akan kami siapkan apakah itu program ataupun detailnya," katanya.
Tercatat sampai sejauh ini banyak laporan yang masuk bahwa tenaga honorer termasuk segmen masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah.
Pada kesempatan itu, Presiden meminta agar sejumlah program seperti kartu prakerja dibahas kembali dengan Kementerian Keuangan untuk melihat potensi-potensi yang ada.
"Karena banyaknya tenaga informal yang terdampak dan kartu prakerja sendiri hari ini sudah 3,8 juta per-September 5,6 juta yang tercapai," katanya. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kendati ada target itu, Anas mengantongi data masih ada lebih dari 14 daerah yang belum mengusulkan formasi CASN bagi eks THK II.
Baca Selengkapnya
Terdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.
Baca Selengkapnya
Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.
Baca Selengkapnya
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.
Baca Selengkapnya
Anas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca Selengkapnya
Ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR tengah membahas aturan turunan dari UU ASN.
Baca Selengkapnya
KemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca Selengkapnya
Tenaga honorer yang masuk dalam data ASN, meskipun tidak mendapatkan formasi di seleksi PPPK, tetap akan mendapatkan perhatian melalui mekanisme tersebut.
Baca Selengkapnya
Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan, pihaknya bersama instansi terkait telah menyusun alur penyelesaian untuk tenaga non-ASN atau honorer yang mencakup pemetaan.
Baca Selengkapnya