Pemerintah perlu mengkaji sebelum terapkan full day school

Merdeka.com - Pemerintah berencana meliburkan hari Sabtu dan Minggu untuk pelajar di Tanah Air. Artinya, kegiatan belajar mengajar (KBM) hanya berlangsung selama 5 hari dengan penambahan waktu pembelajaran.

Mengomentari hal ini, Anggota Komisi X DPR Venna Melinda menyarankan agar pemerintah melakukan pengkajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Gagasan tentang full day school perlu dikaji lebih dalam sebelum dilempar ke publik," ujarnya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (3/11).

Menurutnya, banyak kajian yang perlu dilakukan pemerintah dalam wacana ini, salah satunya ialah mengenai efektivitas penambahan jam KBM yang lebih panjang. Hal ini berdampak pada penambahan anggaran baik orang tua maupun pihak sekolah.

"Akan menjadi tidak efektif karena kita akan membiarkan sekolah buka sampai larut, pasti ada biaya yang dikeluarkan. Lalu juga harus memperkerjakan guru dengan waktu tambahan, tidak dikenakan biaya? Itu tidak mungkin," terangnya.

Belum lagi, kata dia, fasilitas sekolah dan jumlah guru di berbagai daerah yang belum merata. Oleh karenanya, tak ada salahnya apabila pemerintah lebih dahulu melakukan pengkajian sebelum akhirnya menerapkan kebijakan tersebut.

Tak hanya itu, lanjutnya, perubahan sistem libur di sekolah sebagai sesuatu yang juga harus dikaji secara bertahap, alasannya setiap daerah berbeda-beda secara kultur.

Karena gambaran itu, Venna berpendapat, konsep full day school akan cocok diterapkan pada sekolah-sekolah yang telah mendapatkan dukungan fasilitas belajar mengajar dan ekstrakurikuler yang lengkap. Terakhir dirinya menyampaikan, perlu ada payung hukum yang jelas untuk mengatur kebijakan tersebut. Sehingga program yang dijalankan pemerintah bisa dilakukan secara merata.

"Saya bukannya tidak setuju, tetapi saya minta keluarkan kajian secara menyeluruh tentang semua dampak serta bagaimana solusinya dengan mempertimbangkan semua aspek. Jangan sampai pemberlakuan full day school berdampak bagi kemunduran pendidikan di Indonesia," pungkasnya. (mdk/hrs)