Pemerintah Permasalahkan Kata Khilafah di AD/ART FPI

Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mudjahid ihwal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar Front Pembela Islam atau SKT FPI. Tito menyebut masalah FPI masih dalam kajian Kementerian Agama.

"Ini masih pada kajian di kementerian agama. Betul rekan-rakan dari FPI sudah buat surat di atas materai mengenai kesetiaan negara dan Pancasila. Tetapi problemnya di AD/ART," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (28/11).

Pada AD/ART dari FPI, kata Tito, terdapat pernyataan bahwa visi dan misi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah, melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad.

"Ini yang sedang didalami lagi oleh kementerian agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur bahasanya," ujarnya.

Jadi Alasan Belum Terbitkan SKT

Kalimat dalam AD/ART itu seperti khilafah Islamiah, kata Tito, salah satu yang masih didalami sebelum penerbitan SKT.

"Kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh apakah seperti itu," ucapnya.

Dengan adanya wacana NKRI bersyariah menurut Tito akan memunculkan kekhawatiran dari kelompok lain.

"Bagaimana tanggapan dari elemen-elemen lain, element-element nasionalis mungkin, elemen minoritas. Yang dulu pernah di pikirkan oleh para founding fathers kita," ucapnya.

"Di Papua dulu Manokwari pernah membuat perda sendiri, sesuai dengan prinsip keagamaan di sana. Nanti Bali juga membuat perda sendiri sesuai prinsip keagamaan. Ini bisa berdampak pada goyangnya solidaritas kebhinekaan, ini semua saya kira silakan kita pikirkan sebagai wacana," tambahnya.

Kata Khilafah Bisa Sensitif

Terkait kata naungan khilafah Islamiah, Tito menyebut kata khilafahnya bisa sensitif. "Apakah biologis khilafah Islamiah ataukah membentuk sistem negara. Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI," katanya.

"Terakhir mengenai pengamalan jihad. Nah ini yang perlu diklarifikasi dalam pasal 6 ini dan sedang jadi kajian oleh Kemenag yang lebih memahami terminologi keagamaan itu. Jadi sekarang di Kemenag untuk membangun dialog dengan FPI. Kita tunggu saja seperti apa hasilnya," katanya.

Reporter: Delvira Hutabarat