Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga 3 Mei 2021
Merdeka.com - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 20 April-3 Mei 2021 tahap keenam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada lima provinsi tambahan yang akan memberlakukan PPKM Mikro ini.
"Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah melanjutkan perpanjangan PPKM mikro tahap keenam tanggal 20 April sampai 3 Mei 2021 dan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambah 5 provinsi," kata Airlangga dalam konferensi persnya yang disiarkan di youtube Sekretariat Presiden, Minggu (19/4).
Kelima provinsi itu yakni Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Airlangga mengatakan, keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM Mikro telah dipertimbangkan dengan matang. Dia mengatakan, PPKM Mikro terbukti mampu menurunkan kasus aktif maupun kasus terkonfirmasi Covid-19.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menargetkan PPU untuk berkembang? 'Sudah saya melihat adanya perkembangan rusa sambar yang dari Api-api sudah berpindah dan saya tantang kembali dua bulan kedepan kalau rusanya segar, berkembang, dan sehat tidak ada yang mati, berarti PPU sudah bisa merawat daerahnya juga dan bisa membuat daerah ini berkembang juga,' tutup Akmal.
-
Apa program Kementan untuk Merauke? Kementerian Pertanian (Kementan) canangkan gerakan pompanisasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Pemkot Tarakan akan perluas cakupan program alkes? 'Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna memperluas cakupan program ini,' ujarnya.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
Dia kemudian menyebutkan detail jumlah kasus Covid-19 dampak dari PPKM Mikro tahap sebelumnya atau tahap kelima yang dilaksanakan pada 6-19 April 2021
"PPKM tahap kelima, pada tanggal 7-19 April terus mengalami perbaikan kasus. kasus aktif per 18 April sebesar 6,6 persen. 2 bulan yang lalu, bulan februari kasus aktifnya 16 persen," ujarnya.
Lebih detail lagi, jumlah kasus aktif mingguan pada minggu kedua februari sebanyak 176.291 kasus, sedangkan pada minggu ketiga April berkurang menjadi 106.243 kasus
Bukan hanya kasus aktif yang menurun drastis, positivity rate 18 April hanya 11,2 persen. Turun drastis dibandingkan 9 Februari yang mencapai 29,42 persen.
"Bed occupancy rate (BOR) saat ini juga hanya 34, 35 persen. Tidak ada provinsi yang BOR nya di atas 60 persen," ungkapnya.
Atas dasar itulah, kata dia, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Mikro. Meskipun PPKM Mikro mampu menurunkan kasus, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap virus Corona.
"PPK mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju kasus konfirmasi atau keterisian rumah sakit tapi tolong kita tetap jaga diri kita, tetap waspada," kata Menkes dalam konferensi pers yang sama.
Dia tidak ingin, Indonesia mengalami terjadi lonjakan kasus yang tinggi seperti di India. "Insya Allah di bulan Ramadan kita tidak mengalami seperti di India, tetap hati-hati" ungkapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang.
Baca SelengkapnyaUMKM merupakan pondasi bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, pelaku UMKM rentan tergilas dengan perekonomian digitalisasi.
Baca SelengkapnyaTercatat sudah ada 33 provinsi yang mengumumkan kenaikan UMP 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.
Baca SelengkapnyaBagi pengguna daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere (VA) akan mendapatkan diskon sebanyak 50 persen
Baca SelengkapnyaKemenaker meminta Gubernur mengumumkan kenaikan UMP 2024, paling lambat hari ini.
Baca SelengkapnyaTidak boleh ada wilayah yang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 di bawah 6,5 persen.
Baca SelengkapnyaAda dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Baca SelengkapnyaDari 34 Provinsi yang ada UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Baca SelengkapnyaAngka kenaikan tersebut merupakan batas minimum yang harus digunakan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum di setiap provinsi.
Baca SelengkapnyaDalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen.
Baca SelengkapnyaPandemi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya