Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro sampai 8 Maret 2021

Merdeka.com - Pemerintah resmi memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dari 23 Februari sampai 8 Maret 2021. Kebijakan ini dinilai efektif menurunkan angka penyebaran Covid-19.

"Secara nasional jumlah kasus aktif mengalami penurunan signifikan -17,27% selama sepekan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi pers virtual pada Chanel Youtube BNPB Indonesia, Sabtu (20/2).

Penerapan PPKM Mikro juga mampu menurunkan angka kasus aktif di lima provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan hasil evaluasi PPKM Mikro, Airlangga menyampaikan kepada para kepala daerah untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 4 Tahun 2021 terkait penanganan virus corona (Covid-19) yang turut mengatur soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dengan masa perpanjangan dari 23 Februari sampai 8 Maret 2021.

Dengan perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro, maka pemerintah juga akan melakukan penguatan operasional pelaksanaannya di desa atau kelurahan. Hal yang dilakukan di antaranya pemantauan persiapan 3T di tingkat desa atau kelurahan sampai dengan RT/RW, penyiapan bantuan beras maupun masker, dan integrasi sistem pemetaan zona risiko tingkat RT serta pelaksanaan 3T.

"Pemerintahan provinsi yang akan mengoordinasikan pemetaan zonasi risiko, kemudian data penyaluran bantuan, dan melaporkan secara berkala kepada satgas pusat dari satgas daerah," kata Airlangga.

"Pokok pokok perpanjangan tersebut tentu dengan parameter yang telah diterapkan 2 minggu terakhir, yaitu tentu untuk kabupaten/kota penerapannya adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat ketersediaan rumah sakit di atas 70%," ujarnya.

Sekedar informasi sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Nomor 3 Tahun 2021. Aturan itu mengatur tentang penerapan PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.

"Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari 2021," bunyi Instruksi Mendagri, Senin (8/2).

Adapun PPKM Mikro tersebut diterapkan setelah pemerintah menyimpulkan PPKM yang diberlakukan di Jawa-Bali sejak 11 Januari-8 Februari 2021 tak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.