Pemerintah pusat warning Aceh terkait dana Bansos
Merdeka.com - Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri) mewarning Pemerintah Aceh untuk mengurangi dana Bantuan Sosial (Bansos) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2015. Pemerintah pusat juga mengingatkan agar Aceh lebih bijak dalam mengatur atau mengelola keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan untuk mengutamakan belanja yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang, Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) alokasi keuangan sebesar 30 persen diperuntukkan untuk pengembangan infrastruktur, 12 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan.
"Belanja infrastruktur ini penting, karena akan menyerap tenaga kerja nantinya, jadi untuk dana hibah dan bansos lebih baik dikurangi atau diminimalisir saja," ujar Dirjen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek saat memberi penjelasan terkait APBA di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Selasa (13/1).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
Atas dasar itu, Reydonnyzar Moenek meningkatkan anggota DPR Aceh agar menyusun APBA 2015 ini sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena APBA ini merupakan amanah rakyat yang harus dilaksanakan oleh Eksekutif untuk mensejahterakan Rakyat Aceh.
"Saya berharap APBA agar fokus kepada pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan rakyat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin sependapat dengan Redonnyzar. Menurutnya, DPR Aceh akan memangkas sejumlah anggaran yang diplot untuk dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos). Bahkan, kata dia lagi, DPR Aceh akan meniadakan bansos dalam bentuk uang.
"Kita akan berikan barang langsung seperti bantuan sapi dan alat-alat pertanian yang bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, guna menurunkan angka kemiskinan di Aceh," katanya.
Selain itu, Tgk Muharuddin juga berjanji akan mengevaluasi lembaga atau perusahaan yang sering mendapatkan dana hibah, namun tidak efektif menjalankan berbagai kegiatannya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, agar kader partai yang ditunjuk menjadi menteri tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKementerian PANRB tengah menyusun skema pensiunan di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada seluruh kepala daerah, untuk melakukan penghematan anggaran.
Baca Selengkapnya