Pemerintah Resmi Ambil Alih Pengelolaan TMII

Merdeka.com - Pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Perpres tersebut menjadi landasan hukum pemindahan penguasaan dan pengelolaan TMII.

"Jadi atas pertimbangan tersebut, presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden nomer 19/2021 tentang TMII yang intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensesneg dan berhenti pula pengelolaan selama ini Yayasan Harapan Kita," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Kemensesneg, Jakarta Pusat, Rabu (7/4).

Dia menjelaskan pemerintah akan melakukan penataan kembali. Pada Keputusan Presiden nomer 51/1977 dijelaskan bahwa TMII tercatat dimiliki sekretariat negara yang pengelolaannya diberikan oleh Yayasan Harapan Kita.

"Jadi Yayasan Harapan Kita ini sudah hampir 44 tahun mengelola aset milik negara ini dan kami berkewajiban melakukan penataan dan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara," ungkapnya.

Dia mengatakan terkait pengelolaan tersebut sudah cukup lama dilakukan. Hal tersebut pula seiring dengan rekomendasi dari beberapa pihak termasuk Badan Pemeriksa Keuangan.

Kementerian Sekretariat Negara akan membentuk tim transisi untuk memindahkan pengelolaan taman seluas 1.467.704 meter persegi atau kurang lebih 146,7 hektare itu.

"Karena ini ada pemindahan pengelolaan kami perlu untuk memutuskan masa transisi jadi nanti akan dibentuk tim transisi yang mengelola transisi itu," bebernya.

TMII akan Dibuat Berstandar Internasional

Setelah diambil alih pemerintah, TMII akan tetap diproyeksikan sebagai wisata edukasi berbasis budaya nusantara. Persiapan pemugaran akan dilakukan agar TMII bisa berstandar internasional.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan tersebut untuk tempat berinovasi anak-anak muda hingga para kreator di Indonesia.

"Lokasi strategi berdasarkan perhitungan Kemensesneg dan Kementerian Keuangan evaluasinya saat itu 2018 sebesar Rp20 T memang harga pasar bisa jauh lebih itu apalagi pasca pandemi. Dengan aset yang begitu luas jadi bangunan kementerian dan lembaga, pemda, BUMN ini bisa dikelola dengan baik dan kontribusi dengan negara dan kontribusi keuangan," terang Pratikno.

Selama masa transisi TMII tetap beroperasi. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dan fasilitas yang dibutuhkan manajemen.

"Kita berkomitmen untuk memikirkan manajemen lebih baik dan kesejahteraan lebih baik para staf dan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat," tutup Pratikno.