Pemerintah Sayangkan Masih Ada Masyarakat Abai Prokes saat Iduladha
Merdeka.com - Pemerintah menyayangkan masih terjadi kerumunan saat hari raya Idul Adha. Sejumlah daerah masih menggelar salat hari raya meski sudah diimbau Kementerian Agama tidak perlu digelar.
"Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak menghiraukan surat edaran Menteri Agama tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaran salat Iduladha dan pelaksanaan kurban 1442 H dan imbauan Majelis Ulama Indonesia serta organisasi keagamaan lainnya," ujar Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi saat konferensi pers PPKM melalui YouTube, Rabu (21/7).
Pemerintah juga menyoroti kerumunan massa akibat demonstrasi massa di Bandung dan Ambon. Demonstrasi itu menolak perpanjangan PPKM Darurat.
-
Kenapa libur Ramadhan 2025 diusulkan? Berdasarkan informasi yang beredar, tujuan dari libur penuh selama Ramadhan adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat lebih fokus pada kegiatan keagamaan.
-
Kenapa cuti bersama setelah Idul Fitri tahun 2025? Untuk mendukung perjalanan mudik dan liburan, pemerintah juga menetapkan cuti bersama pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025. Dengan adanya penetapan ini, masyarakat dapat menikmati waktu istirahat yang lebih panjang.
-
Bagaimana libur Pilkada 2024 diatur? 'Untuk libur yang terkait Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan proposal kepada Presiden yang akan diatur melalui Perpres,' tegasnya.
-
Kapan Sholat Jumat bisa ditiadakan? Mengutip dari NU Online, berikut beberapa kondisi sholat Jumat boleh ditiadakan, antara lain:
-
Kapan libur Ramadhan 2025 diusulkan? Isu mengenai libur sekolah pada bulan Ramadhan 2025 telah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini.
-
Kenapa libur nasional 2025 ditetapkan? Muhadjir menjelaskan penetapan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan sektor swasta dalam beraktivitas. Selain itu, penetapan ini sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pada 2025.
Jodi bilang, seharusnya masyarakat menyalurkan aspirasi melalui kepala daerah. Bukan justru menimbulkan risiko paparan Covid-19.
"Mari jangan ambil risiko yang terberat apabila ada cara yang lebih aman. tindakan ini sangat disayangkan karena akan meningkatkan risiko penularan Covid-19 varian delta ini," ujarnya.
Akibat perilaku masyarakat ini, Jodi bilang, relaksasi pelaksanaan PPKM bisa saja batal yang rencananya akan dilakukan 26 Juli mendatang. Berkat segelintir orang ini, justru yang terjadi hanya menambah risiko lebih banyak orang terpapar Covid-19.
"Beberapa orang yang berbuat, puluhan juta orang akan menanggung risikonya. Mari kita camkan baik-baik kenyataan yang tidak menyenangkan ini," pungkas Jodi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaSeruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca SelengkapnyaPada perayaan Iduladha Rabu besok, Muhammadiyah Jawa Timur telah menyiapkan ribuan titik lokasi salat Iduladha 1444 Hijriah.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPawang hujan Mbak Rara diminta pulang dari Aceh dan dilarang lakukan ritual pengusiran hujan.
Baca SelengkapnyaJaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaPerayaan malam tahun baru bertentangan dengan syariat Islam dan mengganggu ketertiban.
Baca SelengkapnyaMeski sudah dilarang, masih ada saja warga yang menerbangkan balon udara dalam rangka merayakan hari lebaran Idulfitri.
Baca SelengkapnyaPerbedaan hari Lebaran tidak pernah mereka permasalahkan.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya melarang warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan takbiran keliling atau di jalan raya.
Baca Selengkapnya