Pemerintah sebut fatwa mubah vaksin MR belum tersosialisasikan

Merdeka.com - Target pemerintah memberikan vaksin MR (Measless Rubella) kepada 32 juta anak Indonesia belum tercapai. Ini diakibatkan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa vaksin MR yang diproduksi oleh Serum Institute of India (SII) haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

Meskipun pada 21 Agustus lalu, MUI mengeluarkan fatwa terbaru bahwa vaksin MR boleh dilanjutkan penggunaannya.

"Fatwa mubah ini tidak bisa tersosialisasi dengan gencar dibanding pada waktu fatwa haram. Ini masalah menurut kami," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (12/9).

Yanuar menyebut, dari data yang dikantonginya ada delapan daerah dengan tingkat penggunaan vaksin MR terendah di Tanah Air. Yakni Aceh, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

"Yang paling rendah Aceh, itu 5 persen saja belum tembus. Ini bahaya," tutur dia.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang menambahkan, ada 70 juta anak Indonesia yang ditargetkan untuk divaksin MR. 38 Juta anak di antaranya yang berada di pulau Jawa sudah diberikan vaksin.

Menurut Vensya, anak yang tidak mendapatkan vaksin MR akan mudah menularkan virus kepada orang lain. Tidak tertutup kemungkinan, dia juga akan jadi korban penularan virus.

"Dia kalau dapat ancaman dengan mobilitas tinggi maka berpotensi menularkan (virus) dan bisa seperti yang kita lihat ada kejadian KLB, kasus-kasus yang bisa meledak dengan satu kluster yang besar," kata dia.

Vensya menginginkan, kementerian dan lembaga secara masif mengajak masyarakat untuk menggunakan vaksin MR. Diharapkan dalam waktu dua minggu ke depan 32 juta anak Indonesia yang belum divaksin segera melakukannya.

"Satu orang (anak) pun tidak boleh terlewat, tidak boleh tidak diimunisasi," pungkasnya.