Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah segera evaluasi bebas visa, ini alasan utamanya

Pemerintah segera evaluasi bebas visa, ini alasan utamanya Menkumham Yasonna Laoly. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah segera mengevaluasi kebijakan bebas visa. Evaluasi dilakukan bukan akibat maraknya tenaga kerja ilegal yang ingin bekerja di Tanah Air.

"Ada negara-negara kecil yang nggak pernah kirim turisnya, untuk apa kita kasih," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/1).

Yasonna mengatakan, tenaga kerja asal China yang bekerja di Indonesia hanya berjumlah sekitar 21 ribu. Maka dari itu, dia membantah evaluasi kebijakan bebas visa dilakukan guna meredam masuknya tenaga kerja asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Orang China-nya aja cuma 21 ribu, bagaimana kecil bangetlah. Relatif daripada orang kita kerja yang di luar negeri. Jadi kita apa? Menciptakan ketakutan sendiri," ujarnya.

Yasonna mengakui warga China memang banyak datang ke Indonesia. Namun, kata dia, kedatangan mereka sebagai turis bukan untuk bekerja di Indonesia. Dia mencatat sebanyak 1,3 juta turis asal China.

"Orang Tiongkok, yang masuk 1,3 juta tapi ini yang paling besar turis, pekerja itu 21 ribu," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa. Soalnya, kebijakan tersebut dinilai bisa memicu banyaknya tenaga kerja asing ilegal khususnya asal China masuk ke Indonesia.

"Kami sudah bikin panja (panitia kerja) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa tersebut. Dan Meminta membentuk gugus tugas khusus untuk mengawasi warga negara asing," kata Dede Yusuf. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK
Jurus Jitu Pemerintah Tekan Angka Pengangguran di Tengah Badai PHK

Pengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.

Baca Selengkapnya
BP2MI Imbau Kebijakan Pengaturan Impor Barang Milik Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Ulang
BP2MI Imbau Kebijakan Pengaturan Impor Barang Milik Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Ulang

Didampingi Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, kegiatan ini merupakan lanjutan kunjungan ke pergudangan PJT di Tanjung Emas Semarang.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan: Tidak Boleh Ada TKA Ilegal Bekerja
Anies Baswedan: Tidak Boleh Ada TKA Ilegal Bekerja

Anies mengatakan, tenaga kerja asing seharusnya temporer saja. Perlu disiapkan tenaga kerja dalam negeri yang memiliki skill sama untuk menggantikannya.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Imigrasi: Orang Dalam Tahap Penyelidikan Tak Dicekal ke Luar Negeri
Draf RUU Imigrasi: Orang Dalam Tahap Penyelidikan Tak Dicekal ke Luar Negeri

Orang yang dapat ditolak pihak imigrasi bepergian ke luar negeri sebatas orang yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Baca Selengkapnya
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat
Mau ke Luar Negeri Harus Lapor Barang ke Bea Cukai Sebelum Berangkat, Kemenkeu: Tak Ada Niat Buat Ribet Masyarakat

Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.

Baca Selengkapnya
Gaji Pekerja di IKN Nusantara Tak Dipotong Pajak hingga 2035, Begini Aturannya
Gaji Pekerja di IKN Nusantara Tak Dipotong Pajak hingga 2035, Begini Aturannya

Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Janji Muhaimin Jika Terpilih di Pilpres 2024, Tak Ada Lagi Pekerja Asing di Level Bawah
Janji Muhaimin Jika Terpilih di Pilpres 2024, Tak Ada Lagi Pekerja Asing di Level Bawah

Berdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Rombak Pariwisata di Bali, Turis Pembuat Onar Langsung Dideportasi
Pemerintah Rombak Pariwisata di Bali, Turis Pembuat Onar Langsung Dideportasi

Luhut mengaku tak akan rugi jika kehilangan 5.000 turis bermasalah di Bali.

Baca Selengkapnya
Bea Cukai Siapkan Aturan Baru untuk Pekerja Migran Indonesia
Bea Cukai Siapkan Aturan Baru untuk Pekerja Migran Indonesia

Impor barang pekerja migran diberikan pembebasan bea masuk.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Diterapkan, BPK: Negara Berpotensi Kehilangan PNBP Rp3 T per Tahun
Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Diterapkan, BPK: Negara Berpotensi Kehilangan PNBP Rp3 T per Tahun

Hal itu temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2022 di Kemenkumham

Baca Selengkapnya
Jokowi Target Jumlah Pengangguran Berkurang di 2025, Indef: Sulit Tecapai Jika Industri Tidak Tumbuh
Jokowi Target Jumlah Pengangguran Berkurang di 2025, Indef: Sulit Tecapai Jika Industri Tidak Tumbuh

Selain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.

Baca Selengkapnya
Gugatan UU Cipta Kerja di MK, Pemberi Kerja Diingatkan Hakim Tunjuk Pekerja Lokal jadi Pendamping TKA
Gugatan UU Cipta Kerja di MK, Pemberi Kerja Diingatkan Hakim Tunjuk Pekerja Lokal jadi Pendamping TKA

Penegasan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, yakni terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

Baca Selengkapnya