Pemerintah siapkan Rp 9,34 triliun untuk Program Indonesia Pintar
Merdeka.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan Rp 9,344 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP) tahun depan. Dana tersebut termasuk dalam nilai program dan manajemen penyaluran KIP untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.
"Untuk Program Indonesia Pintar, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 9,344 triliun," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui di Kominfo, Jakarta, Rabu (30/8).
Jumlah penerima PIP tahun depan hampir sama dengan tahun sebelumnya. Penerima PIP adalah anak dengan rentang usia 6-21 tahun. Data itu diperoleh dari Kementerian Sosial untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
-
Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif bantuan pendidikan yang diadministrasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mendukung siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
-
Dimana Presiden Prabowo menyampaikan anggaran pendidikan 2025? 'Kalau tidak salah alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, mungkin selama sejarah kita, untuk pertama kali kita sudah 20 persen,' ujar Presiden.
-
Bagaimana Pemkab Kutim dukung pendidikan? Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, salah satu prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur adalah pemberian beasiswa.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Mengapa Gunungkidul menargetkan PAD wisata Rp28,9 miliar? “Sementara target perolehan PAD wisata sebesar Rp28,9 miliar di 2023. Adapun target wisatawan sebanyak 4.117.190 orang,“ ujar Sukmono.
Berdasarkan laporan pelaksanaan PIP per 27 Agustus 2017, dana PIP baru disalurkan ke 13.356.424 anak atau 74,50 persen dari total target penerima dana PIP sebanyak 17.927.308 anak.
"Sedangkan, dana yang telah disalurkan, sebanyak sekitar 16,78 persen di antaranya, telah dicairkan oleh 2.251.586 siswa," ujar dia.
Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam RAPBN 2018 mencapai Rp 440,9 triliun, dibagi atas dana pusat Rp 146,6 triliun, transfer daerah Rp 279,3 triliun, dan pembiayaan Rp 15 triliun.
Dari total belanja pusat anggaran fungsi pendidikan, sebesar 9,1 persen di antaranya merupakan anggaran Kemdikbud, atau sebesar Rp 40,09 triliun.
Dari anggaran tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp 7,66 miliar untuk akreditasi sekolah, laboratorium dan ruang praktik, perpustakaan, UKS, peralatan pendidikan, dan pengembangan karakter.
Alokasi untuk peningkatan akses pendidikan, berupa rehabilitasi, pembangunan USB dan RKB, dan revitalisasi, dipatok sebesar Rp 3,497 miliar. Sedangkan untuk penguatan vokasi Rp 1,791,1 miliar, dan penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 475,2 miliar.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaBesaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKetika dana sudah dianggarkan, maka diperlukan sebuah regulasi mengenai pelaksanaan sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.
Baca Selengkapnya