Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Jika Ada Efek Samping Vaksinasi Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah menjadwalkan vaksinasi Covid-19 mulai dilaksanakan pada 13 Januari 2021. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Hindra Irawan Satari mengatakan, vaksin Covid-19 yang akan digunakan nanti pasti aman, efektif dan bermutu.

"Kandungan vaksin yang dipilih dan dipergunakan oleh pemerintah dipastikan tidak berbahaya karena sudah dipantau keamanannya sejak uji pra klinik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1).

Namun, Hindra mengingatkan bahwa vaksin merupakan produk biologis. Sehingga bisa menimbulkan reaksi alamiah seperti nyeri, kemerahan dan pembengkakan di daerah suntikan.

Meski demikian, Hindra menyatakan pasien yang mengalami gangguan kesehatan diduga akibat KIPI akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI. Selama proses perawatan tersebut, semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau sumber pembiayaan lain.

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 12 tahun 2017," sambungnya.

Hindra menuturkan, untuk mengantisipasi munculnya KIPI, pemerintah telah menyiapkan skema alur kegiatan pelaporan dan pelacakan KIPI. Di antaranya, setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) telah menetapkan contact person yang dapat dihubungi apabila ada keluhan dari penerima vaksin.

Penerima vaksin yang mengalami KIPI dapat menghubungi contact person fasyankes tempat mendapatkan vaksin Covid-19. Selanjutnya, fasyankes akan melaporkan ke puskesmas, sementara puskesmas dan rumah sakit akan melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota.

Untuk kasus diduga KIPI serius, dinas kesehatan kabupaten atau kota akan melakukan konfirmasi kebenaran kasus tersebut ke puskesmas atau fasyankes pelapor.

"Jika benar terkonfirmasi sebagai KIPI serius maka kasus harus segera dilakukan investigasi oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota dan puskesmas atau fasyankes, berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan jika diperlukan berkoordinasi pula dengan Komite Ahli Independen (Pokja/Komda/Komnas PP-KIPI)," jelasnya.

Bila perlu dilakukan pemeriksaan uji sampel vaksin, maka dinas kesehatan provinsi akan berkoordinasi dengan Balai Besar POM provinsi. Hasil investigasi akan segera dilaporkan ke dalam website keamanan vaksin untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh Komite Ahli Independen (Komnas dan/atau Komda PP- KIPI).