Pemerintah Targetkan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Rampung di 2019

Merdeka.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menargetkan rampungnya pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tahun 2019. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pembangunan di wilayah perbatasan merupakan suatu keputusan yang brilian dan memiliki nilai sangat strategis.

"Nanti dengan adanya pembangunan wilayah perbatasan, kita membangun pos lintas batas yang dari 18 sekarang sudah 7 terbangun, maka juga terbangun kebutuhan yang lain di lingkungan itu, seperti sekolah, pasar, puskesmas, kemudian beberapa sentra-sentra keresidenan masyarakat yang otomatis terbangun," ujar Wiranto di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Senin (28/1).

Menurutnya, pembangunan tersebut juga dapat memicu munculnya shelter ekonomi baru dan berkembangnya kota-kota di wilayah perbatasan. Otomatis, wilayah perbatasan pun menjadi kuat, sebab ada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sana.

Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPP, Tjahjo Kumolo menambahkan, 11 PLBN yang akan dibangun ada di 5 provinsi dan akan mendapatkan dukungan dari gubernur, bupati, dan wali kota di sana.

"Gubernur dan bupati atau wali kota di 5 Provinsi (Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan NTT) yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di tahun 2019, agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," jelas Tjahjo.

Ke-11 PLBN yang akan dibangun itu antara lain PLBN Serasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Kemudian, PLBN Oepoli Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Napan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, PLBN Yetetkun Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dan PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

Selain itu, Wiranto juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur di wilayah perbatasan selama 4 tahun terakhir ini.

"4 Tahun terakhir ini saya sudah melihat hasilnya luar biasa. Pemerintahan Indonesia bisa membangun wilayah perbatasan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pembangunan infrastrukturnya, pelabuhan-pelabuhan negara, jalan-jalan, itu pun Pos Lintas Batas perbatasan negara yang 7 itu, itu kan belum pernah dibangun sebelumnya," tukasnya.

Menurutnya, banyak kepentingan untuk Indonesia membangun di perbatasan, antara lain untuk mewujudkan sila kelima dalam Pancasila. Artinya, masyarakat yang ada di perbatasan berhak mendapatkan keadilan untuk kehidupan yang lebih baik.

Harga kebutuhan pokok misalnya, harus terjangkau bagi mereka yang berada di wilayah perbatasan dan sama harganya dengan di wilayah pusat.

"Sekarang dengan adanya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah perbatasan, maka otomatis yang tadinya tidak menghasilkan jadi sangat menghasilkan. Berarti memberikan nilai tambah ekonomi nasional, apakah bagi masyarakatnya atau bagi devisa negara," tandas Wiranto.

Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com