Follow
Pemerintah targetkan SKB program padat karya selesai sebelum Natal
Merdeka.com - Pemerintah menjanjikan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri untuk program padat karya selesai sebelum Hari Natal atau paling lambat 24 Desember 2017. SKB empat menteri dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menteri PMK).
Pernyataan tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Nata Irawan seusai membuka Rakernas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Selasa (12/12).
"Sebelum Natal tanggal mudah-mudahan sudah kita tandatangani SKB untuk padat karya. Dalam keputusan ini disepakati bahwa minimal 30 persen dari Dana Desa digunakan untuk upah tenaga kerja," katanya.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa Dana Desa penting? Negara terus memberikan keberpihakan kepada desa untuk dapat menggali potensi yang dimilikinya supaya bisa mengangkat kesejahteraan bagi warganya.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
Irawan mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Permendes telah menyarankan agar Dana Desa diprioritaskan untuk program unggulan kawasan pedesaan (Prukades), BUMDes, gedung olahraga dan embung.
Dia mengungkapkan, saat ini jumlah desa di Indonesia ada 74.910. Tahun 2018 akan bertambah lagi menjadi 74.958 desa.
"Ada penambahan desa sebanyak 48 yang sudah disetujui oleh Menkeu dan Mendagri untuk dianggarkan alokasi dana desa," ujarnya.
Irawan menambahkan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait pengelolaan dana desa pihaknya akan memberikan pelatihan kepada kepala desa. Tak hanya terkait manajemen pemerintahan namun juga pengelolaan keuangan desa.
Ketua Dewan Pembina Papdesi, Budiman Sudjatmiko menjelaskan, rakernas Papdesi diikuti kepala desa dari 20 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Implementasi Dana Desa melalui UU No 6 Tahun 2014 beberapa tahun terakhir telah mempercepat pembangunan ekonomi di 74 ribu desa di Indonesia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca Selengkapnya
Mulai dikerjakan pada akhir tahun 2022 lalu Embung KIPP karya Brantas Abipraya ditargetkan tuntas pada awal tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca Selengkapnya
Prioritas Prabowo saat ini memperkuat ketahanan pangan, khususnya beras.
Baca Selengkapnya
Dengan IKP, kata Dani, bisa mendorong kinerja perangkat daerah untuk merespon kondisi maupun isu aktual di Kabupaten Bekasi.
Baca Selengkapnya
Banyuwangi menerapkan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera untuk tenaga kerjanya.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4785577/original/024802800_1711464734-WhatsApp_Image_2024-03-26_at_20.28.17.jpeg)
Selain itu ada pula program pelatihan, pengembangan, dan pendampingan UMKM dengan prioritas pelaku UMKM perempuan dan disabilitas.
Baca Selengkapnya
Sisanya sebanyak 42 PSN, ditargetkan selesai setelah tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca Selengkapnya