Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Tetapkan 222 Lokasi Prioritas Pembangunan Kecamatan di Perbatasan

Pemerintah Tetapkan 222 Lokasi Prioritas Pembangunan Kecamatan di Perbatasan Mendagri Tito Karnavian. ©2021 Kemendagri

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mendorong pembangunan pada daerah-daerah yang berada di perbatasan dengan negara lain. Menurutnya, posisi pulau terluar dan wilayah perbatasan menjadi penting bagi bangsa Indonesia karena menjadi etalase negara, termasuk Pulau Laut.

"Di samping kekuatan militer yang hadir, kita juga harus perkuat, percepat pembangunan di pulau-pulau terluar, termasuk juga daerah perbatasan, termasuk Kecamatan Pulau Laut," kata Tito saat meninjau layanan GISA Dukcapil serta penyerahan secara simbolis dokumen kependudukan bagi masyarakat nelayan di Kantor Camat Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11).

Mendagri ini menambahkan, titik sentral penguatan itu bisa dilakukan lewat percepatan pembangunan berbasis administrasi wilayah kecamatan. Sebab, apabila mengambil basis wilayah kabupaten, tak semua wilayah tersebut masuk sebagai bagian pulau terluar atau perbatasan.

Orang lain juga bertanya?

Seperti dengan Kabupaten Natuna, tak semua wilayahnya merupakan bagian pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain.

"Kita inventarisir seluruh Indonesia ini, totalnya ada 584 kecamatan yang ada di perbatasan. Ini di samping ada sisi pertahanan, tapi juga Bapak Presiden ingin membangun pemerataan pembangunan," imbuhnya.

Dari 584 kecamatan di perbatasan, Pemerintah telah menetapkan 222 lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan kecamatan pada Tahun Anggaran 2021-2024. Namun akibat pandemi Covid-19, percepatan pembangunan sempat terhambat. Oleh karena itu, proses pembangunan ini akan kembali digenjot pada tahun 2022.

"Itu sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dikeluarkan Bappenas, sudah dibunyikan, 222 lokasi prioritas berbasis kecamatan," tutur Tito.

Dia menekankan pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan akan diawali dengan pengembangan potensi yang dimiliki kecamatan itu sendiri. Dia mengilustrasikan, Kecamatan Pulau Laut memiliki potensi di sektor perikanan, maka sektor itulah yang akan digenjot.

Misalnya, dengan memperkuat kemampuan nelayan agar memiliki kemampuan tangkap yang maksimal, memiliki kapal yang dilengkapi fasilitas penunjang, off taker atau penguatan penampung, serta market atau pasar.

Kendati demikian, dia menekankan perlunya sinergitas dan gotong royong seluruh level satuan pemerintahan. Peran Pemerintah Daerah harus turut serta dalam mengembangkan potensi di wilayahnya.

"Prinsipnya kita keroyok ramai-ramai. Sekali lagi, kita berkeinginan betul untuk mempercepat pembangunan Kecamatan Pulau Laut," pungkasnya.

Reporter: Yopi Makdori

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan
Mendagri Soroti APBD Provinsi Minim untuk Wilayah Perbatasan

Tidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.

Baca Selengkapnya
Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Rem Investasi Asing Masuk IKN Nusantara
Bahlil Ungkap Alasan Pemerintah Rem Investasi Asing Masuk IKN Nusantara

Alasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tekankan Pentingnya Peran PLBN dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran
Mendagri Tekankan Pentingnya Peran PLBN dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran

Keberadaan PLBN merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan wilayah perbatasan.

Baca Selengkapnya
Serahkan Sertifikat di Pulau Panggang, Menteri ATR Tegaskan PTSL Menyentuh hingga Pulau-pulau Kecil
Serahkan Sertifikat di Pulau Panggang, Menteri ATR Tegaskan PTSL Menyentuh hingga Pulau-pulau Kecil

Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung secara door to door sebanyak 35 sertifikat.

Baca Selengkapnya
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN
Pemkab Kukar Tegaskan Komitmen Kelola Wilayah Desa yang Tidak Masuk IKN

Wilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.

Baca Selengkapnya
Tito Karnavian: Jika Daerah Perbatasan Makmur Masyarakatnya, Ini akan Menjadi Buffer Zone
Tito Karnavian: Jika Daerah Perbatasan Makmur Masyarakatnya, Ini akan Menjadi Buffer Zone

Tito menyebutkan untuk merealisasikan pembangunan tersebut tidaklah mudah, perlu koordinasi yang baik.

Baca Selengkapnya
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
Jaga Kedaulatan Negara, Menteri ATR Serahkan Sertifikat Pos Lintas Batas Negara
Jaga Kedaulatan Negara, Menteri ATR Serahkan Sertifikat Pos Lintas Batas Negara

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN.

Baca Selengkapnya
Jawab Aduan Masyarakat soal PSN PIK 2, Menteri Nusron Bilang Begini
Jawab Aduan Masyarakat soal PSN PIK 2, Menteri Nusron Bilang Begini

Terkait pengembangan kawasan PIK 2, Menteri Nusron mengatakan bahwa masih terdapat kendala.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bocoran Menteri Nusron Usai Menghadap Prabowo di Istana, Serius Bahas Isu Penting
VIDEO: Bocoran Menteri Nusron Usai Menghadap Prabowo di Istana, Serius Bahas Isu Penting

Pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap
Menteri Hadi Tjahjanto Dorong Pekalongan Jadi Kabupaten dan Kota Lengkap

Hadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Kaji Usulan Pulau Reklamasi PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Heru Budi Kaji Usulan Pulau Reklamasi PIK 2 Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengkaji usulan pulau reklamasi PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.

Baca Selengkapnya