Pemerintah tolak permintaan Rusia ekstradisi 6 warga kasus narkoba

Merdeka.com - Enam warga asal Rusia ditahan kepolisian Indonesia terkait kasus narkoba. Dalam pertemuan yang digelar di istana negara antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolay P. Petrushev, Rusia meminta ekstradisi keenam warga tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menolak permintaan itu. Alasannya tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Rusia.

"Kita tidak ada perjanjian ekstradisi," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).

Meski menolak, ujar Luhut, pemerintah bersedia membuka akses informasi mengenai enam warga Rusia yang ditahan. Dengan demikian antara keduanya terbangun komunikasi yang bagus.

"Kalau dia mau mendapat keterangan, kita akan buka akses," tutur dia.

Senada dengan Luhut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, permintaan ekstradisi Rusia sudah dibicarakan sejak Selasa (9/2) kemarin. Permintaan itu tidak bisa langsung diamini pemerintah karena harus melalui tahap-tahap tertentu yaitu Mutual Legal Asisstance (MLA).

"Kita kan harus buat MLA-nya dulu. Udah ada draf dari Rusia kemarin diserahkan, kita bahas," ungkap Yasonna.

Terkait teknis, Yasonna enggan menjelaskan secara rinci. Menurutnya, itu merupakan tanggungjawab Menkopolhukam dan Polri.

"Nanti tim kita dari menkopolhukam, polri akan membahas ini dengan tim mereka. Setelah itu nanti kita harapkan ada penandatanganan MoU pada bulan 5 kalau ada kunjungan ke Rusia," tandasnya.