Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Ubah Syarat Vaksinasi untuk Penurunan Level PPKM

Pemerintah Ubah Syarat Vaksinasi untuk Penurunan Level PPKM Menko Marves Luhut Panjaitan. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah mengubah persyaratan vaksinasi kabupaten/kota di wilayah aglomerasi untuk penuranan level PPKM. Hal tersebut dilakukan lantaran selama 1 bulan terakhir, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi.

"Presiden memberikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari Jabodabek," kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin(18/10).

Dia pun memberikan contoh sebagian besar kabupaten kota di wilayah jabodetabek seharusnya bisa turun ke level 2. Tetapi kata dia tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target.

"Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kab/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kab/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level," bebernya.

Sebab itu dengan adanya perubahan tersebut nantinya ada 54 Kabupaten/Kota yang berada pada level 2. Serta terdapat 9 Kabupaten/Kota dilevel 1.

"Dengan perubahan syarat vaksinasi untuk aglomerasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level dua dan 9 kabupaten kota di level 1. Terkait detail mengenai keputusan ini akan dituangkan melalui Inmendagri," bebernya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi Ganti Nama Puskesmas Kelurahan jadi Puskesmas Pembantu
Heru Budi Ganti Nama Puskesmas Kelurahan jadi Puskesmas Pembantu

Heru Budi Hartono mengubah nomenklatur atau penamaan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Baca Selengkapnya
Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT
Peserta Tes PPPK Bisa Lolos Tanpa Ikut Ujian CAT

Kebijakan reformulasi ini dilakukan dalam rangka merespons fakta, hanya sedikit peserta seleksi PPPK Teknis 2022 yang mampu memenuhi nilai ambang batas.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Tambah 3 Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin Anak, Ini Daftarnya
Kemenkes Tambah 3 Jenis Vaksin untuk Imunisasi Rutin Anak, Ini Daftarnya

Total jenis vaksin yang diberikan pada anak saat ini adalah 14.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?
Kemnaker Temukan 2 Provinsi Langgar Aturan Upah Minimum, Apa Sanksinya?

Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya
Pemkot Madiun Butuh 200 PPPK Guru dan Nakes, Segera Persiapkan Diri
Pemkot Madiun Butuh 200 PPPK Guru dan Nakes, Segera Persiapkan Diri

Pemkot Madiun bakal rekrut 200 PPPK guru dan nakes. Persiapkan dirimu

Baca Selengkapnya
FOTO: Kemenkes Gelar Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahap Dua, Sasar 16 Juta Anak
FOTO: Kemenkes Gelar Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahap Dua, Sasar 16 Juta Anak

Kegiatan ini dilakukan secara massal dan serentak sebagai bentuk penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB Polio.

Baca Selengkapnya
Pekan Imunisasi Nasional Kembali Digelar, Ini Pentingnya Imunisasi Polio bagi Anak
Pekan Imunisasi Nasional Kembali Digelar, Ini Pentingnya Imunisasi Polio bagi Anak

Untuk mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB), pemerintah terus mendorong program imunisasi polio dengan menggelar PIN.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu Siap Pindahkan 292 Pegawainya ke IKN, Tergantung Kesiapan Prasarana
Kemenkeu Siap Pindahkan 292 Pegawainya ke IKN, Tergantung Kesiapan Prasarana

Jumlah pegawai dan pejabat yang akan dipindah ke IKN masih bisa bertambah atau justru berkurang.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siap Revisi Aturan Bantuan Pangan Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah Siap Revisi Aturan Bantuan Pangan Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem

Bantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden
Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Baca Selengkapnya
Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran, Kementan Terbitkan Permentan No 01 Tahun 2024
Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran, Kementan Terbitkan Permentan No 01 Tahun 2024

Mentan Amran mengungkapkan dalam Permentan 01 Tahun 2024, terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk organik.

Baca Selengkapnya