Pemerintahan Jokowi-JK dinilai tak serius lindungi hak buruh perempuan

Merdeka.com - Solidaritas Perempuan menilai selama tiga tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), belum ada keseriusan dalam melindungi hak-hak buruh perempuan. Bahkan pengakuan negara terhadap perempuan buruh nelayan dan pekerja rumah tangga (PRT) belum ada.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/4).

Dewy menyampaikan, masifnya pembangunan yang berorientasi pada agenda politik ekonomi global dan infrastruktur justru menyebabkan hilangnya sumber-sumber kehidupan masyarakat. Akibatnya banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga para perempuan terpaksa ke luar negeri menjadi buruh migran.

"Tanah dan sumber kehidupan perempuan dirampas. Sehingga mereka menjadi buruh di tanah sendiri, bahkan menjadi PRT di luar negeri," kata Dewy.

Dia menyampaikan mayoritas perempuan bekerja di sektor yang sangat rentan kekerasan seperti PRT, buruh tani, buruh perkebunan, dan buruh nelayan. Buruh perempuan juga kerap mendapat diskriminasi dan ketidakadilan akibat konstruksi sosial dan budaya patriarki.

"Perempuan buruh selama ini masih belum diakui sebagai pekerja oleh negara. Sehingga perlindungan dan pemenuhan haknya sebagai perempuan buruh juga masih lemah," ujarnya.

Dewy menerangkan buruh tani perempuan kerap harus berhadapan dengan ancaman perampasan tanah dan alih fungsi lahan. Tak hanya itu, berbagai perjanjian perdagangan bebas memaksa pertanian tradisional bersaing dengan produk pangan milik perusahaan besar.

Dia mencontohkan apa yang menimpa buruh nelayan perempuan di pesisir Jakarta. Pembangunan di wilayah pesisir menyebabkan hancurnya ruang hidup dan sumber produksi buruh perempuan nelayan yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan. Hal ini menyebabkan turunnya pendapatan para buruh.

"Mereka dianggap bukan nelayan dan dianggap sekadar membantu suami. Akibatnya mereka tidak menjadi subyek dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengakses berbagai program dan jaminan sosial yang disediakan karena tidak adanya pengakuan tersebut," jelasnya.

Solidaritas Perempuan juga mengkritisi minimnya jaminan keamanan dan keselamatan bagi para buruh migran perempuan di perkebunan kelapa sawit. "Perusahaan tidak menyediakan alat-alat pelindung kerja seperti masker, sarung tangan, dan helm pada perempuan buruh, khususnya mereka yang bersentuhan dengan pestisida. Sehingga perempuan buruh perkebunan sangat rentan mengalami gangguan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi," paparnya.

"Perempuan buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit juga kerap menerima perlakuan yang tidak manusiawi baik dari pemilik perkebunan maupun mandor. Pengaduan yang sering muncul adalah intimidasi dan kekerasan fisik, psikis, serta seksual," sambungnya.

Penindasan dan kekerasan juga tak sedikit menimpa buruh migran yang bekerja sebagai PRT. Tak hanya itu, buruh migran perempuan juga rentan menjadi korban perdagangan manusia. Banyak pula buruh migran perempuan yang dihukum di luar negeri.

"Dampak lain dari pengabaian negara terhadap perlindungan dan pemenuhan hak perempuan buruh migran terbukti dari sulitnya untuk mengakses keadilan," ujarnya.

Solidaritas Perempuan mencatat sepanjang 2017, ada 65 kasus menimpa buruh migran perempuan dan tiga di antaranya masih dalam proses penanganan sejak 2011. Atas berbagai persoalan yang menimpa kaum buruh perempuan baik di dalam dan luar negeri, Dewy meminta kepada Presiden Jokowi agar segera mengambil langkah nyata untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak perempuan buruh.

"Menghapus kebijakan dan program atau proyek yang diskriminatif dan dapat memperparah situasi perempuan buruh," pungkasnya.