Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemilik hak merek Mendoan siap berunding dengan Pemkab Banyumas

Pemilik hak merek Mendoan siap berunding dengan Pemkab Banyumas Mendoan. ©2015 Merdeka.com/Chandra Iswinarno

Merdeka.com - Pemilik hak eksklusif merek mendoan yang juga merupakan warga Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, Fudji Wong, siap dipertemukan dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, guna membahas soal kisruh hidangan berbahan tempe khas Banyumas itu. Sebab timbul kekhawatiran pelaku usaha mendoan lain terjerat hukum bila hidangan itu dipatenkan menjadi milik pribadi.

"Prinsipnya, saya terbuka sekali dan niatan baik sejak awal. Dengan senang hati bisa bertemu beliau (Bupati Banyumas)," ujar Fudji, Kamis (5/11).

Meski demikian, Fudji belum bisa memastikan waktu bertemu dengan Bupati Banyumas, lantaran jadwalnya yang cukup padat sebagai pemilik usaha air minum kemasan.

Orang lain juga bertanya?

"Supaya tidak bentrok, saya siap. Setelah tanggal 14 November mungkin saya sudah di Purwokerto lagi," kata Fudji.

Fudji mengaku siap jika diminta pihak lain atau Pemkab Banyumas supaya merek dagang itu tidak cuma dipegang olehnya. Dikatakan sejak awal, Fudji tak pernah membayangkan mematenkan mendoan menjadi merek dagang perseorangan.

"Saya waktu itu hanya ingin mematenkan nama dagang air minum dan salon. Tetapi setelah saya cek, nama mendoan belum dipatenkan sebagai merek dagang, saya daftarkan juga di kantor Kemkumham," ucap Fudji.

Pengajuan dilakukan pada 2008, dan dua tahun kemudian. Masa merek dagang mendoan itu hingga 2018.

"Nanti setelah 2018, saya tidak kepikiran lagi akan seperti apa kelanjutannya," lanjut Fudji. (mdk/ary)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jerit Tangis Warga Latimojong Saat Kebun Cengkeh Mereka Dibabat Perusahaan Tambang
Jerit Tangis Warga Latimojong Saat Kebun Cengkeh Mereka Dibabat Perusahaan Tambang

Pemilik lahan, Cones mengaku pohon cengkeh yang ditebang oleh karyawan PT MDA adalah miliknya.

Baca Selengkapnya
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK
Soal Konflik di Pulau Rempang Kepri, Mahfud MD: Ada Kekeliruan dari KLHK

Mahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.

Baca Selengkapnya
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan
Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan

Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

Baca Selengkapnya
Debat Keempat Pilpres 2024, Mahfud MD Siap Buka-bukaan Kasus Wadas
Debat Keempat Pilpres 2024, Mahfud MD Siap Buka-bukaan Kasus Wadas

Tema debat kali ini pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa

Baca Selengkapnya
Wamen ATR/BPN Harap PT TUM Tak Ajukan Kasasi: Agar Bisa Ditetapkan Tanah di Pulau Mendol buat Objek TORA
Wamen ATR/BPN Harap PT TUM Tak Ajukan Kasasi: Agar Bisa Ditetapkan Tanah di Pulau Mendol buat Objek TORA

Raja Juli Antoni menilai Pulau Mendol, Pelalawan, Riau bisa segera dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Ada Sahabat dan Parpol di Balik Proyek Food Estate
PDIP Ungkap Ada Sahabat dan Parpol di Balik Proyek Food Estate

PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Timses Prabowo-Gibran soal Tudingan Mahfud Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan
Penjelasan Timses Prabowo-Gibran soal Tudingan Mahfud Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan

Budi menerangkan, bekas area hutan produksi yang dibangun proyek food estate bukan lahan produktif.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia

Said Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
Sengketa Tahan Ulayat di Balik Penyitaan Ribuan Kubik Kayu di Hutan Mentawai
Sengketa Tahan Ulayat di Balik Penyitaan Ribuan Kubik Kayu di Hutan Mentawai

Plisi menemukan bahwa ada perseteruan tanah ulayat antara Kaum Saogo dan Kaum Sakerebeu.

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya