Pemindahan Ibu Kota Bisa Mengancam Target Penurunan Emisi Karbon Kaltim
Merdeka.com - Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur berharap, proyek pembangunan kawasan ibu kota negara tidak mengganggu upaya Kaltim menurunkan emisi karbon yang berdampak pemanasan global (global warming).
Saat ini, Kaltim akan melaksanakan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), dimulai 2020-2024 yang didanai Bank Dunia. Dalam kurun waktu itu, Kaltim ditarget mengimplementasikan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD).
Fokus dari FCPF adalah mencegah deforestasi atau alih fungsi hutan, dan degradasi atau perubahan kualitas dan kuantitas hutan. Keberhasilan Kaltim menurunkan emisi karbon, akan meningkatkan kepercayaan dunia bahwa Kaltim mampu menjaga hutannya sebagai paru-paru dunia.
-
Apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung kebijakan energi terbarukan? Dia kemudian meminta Perusda dapat mengoptimalkan peran, serta melakukan langkah-langkah nyata mendukung kebijakan pemerintah pusat.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Bagaimana Indonesia mendorong perubahan iklim? “Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,“ ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
-
Bagaimana cara kota mengurangi polusi udara? Di berbagai belahan dunia, tindakan untuk memberlakukan batasan lebih ketat terhadap polusi udara tengah dilakukan. Uni Eropa, misalnya, telah menyetujui standar baru pada bulan Juni 2024.
-
Mengapa Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk beralih ke energi terbarukan? Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
"Soal pindah ibu kota negara ini isu besar. Deforestasi hutan juga isu besar. Bappenas pasti tahu, bahwa Kaltim sedang melaksanakan penurunan emisi karbon dalam program FCPF," kata Ketua DDPI Kalimantan Timur Daddy Ruhiyat saat tampil sebagai salah satu pembicara dalam pelatihan jurnalistik FCPF-Carbon Found, di Hotel MJ Jalan KH Khalid, Samarinda, Sabtu (7/9).
Daddy menerangkan, FCPF merupakan satu-satunya program di Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. "Kalau sampai gagal, negara global bisa buat opini bahwa Indonesia belum mampu melindungi hutan-hutannya," ujar Daddy yang juga guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda itu.
"Saya tidak tertarik soal ibu kota negara baru. Saya lebih tertarik bahas dampaknya. FCPF penting, kalau banyak bukaan lahan, emisi akan naik. Ini soal krusial," tegasnya.
Kendati demikian, menurut Daddy, dia sendiri belum tahu persis di mana lokasi IKN akan dibangun di Penajam Paser Utara (PPU) dan di Kutai Kartanegara, yang memiliki banyak kawasan kehutanan.
"Semoga saja dibangun di kawasan yang tidak banyak hutannya. Kaltim sedang siapkan penurunan emisi karbon melalui program FCPF. Jangan sampai ibu kota baru, mengganggu FCPF," demikian Daddy.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaSaat ini yang tersisa di wilayah IKN itu adalah hutan-hutan sekunder yang berasal dari area bekas terbakar.
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaAnies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil akan berkomunikasi, berkaitan dengan polusi udara yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga (PLT) batu bara.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikhawatirkan mengusir masyarakat adat dari tanahnya.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data SKPG Bapanas, Ibu Kota Nusantara masuk dalam kategori daerah rawan pangan.
Baca SelengkapnyaMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dipastikan tetap berkomitmen mendukung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Baca Selengkapnya