Pemindahan ibu kota dinilai bisa atasi ketimpangan di Indonesia

Merdeka.com - Wacana pemindahan ibu kota negara kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pertama kali dimunculkan oleh Presiden pertama, Soekarno.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menilai pemindahan ibu kota dapat menjadi solusi mengatasi ketimpangan. Menurutnya, pemindahan akan diikuti oleh pergeseran kepentingan ekonomi dan sosial bergeser dari Jawa ke kawasan yang baru dan mendatangkan investasi.

"Ketimpangan terjadi karena adanya ketidakadilan dari pusat. Hal ini perlu diatasi dengan manajemen ke Indonesiaan yang baik, salah satunya dengan pemindahan ibu kota untuk pemerataan kesejahteraan," kata Sugianto dalam keterangannya, Kamis (10/8).

Ia menjelaskan, ketimpangan bisa dilihat dari porsi alokasi anggaran dari pusat ke Kalteng. Dengan luas 1,5 kali pulau Jawa, alokasi anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kalteng jauh di bawah pulau Jawa.

"Kami kaya sumber daya alam, tapi bukan kami yang menikmati. Kami menyuplai kebutuhan energi untuk pulau Jawa, tapi kami tidak mendapatkan imbal investasi pembangunan infrastruktur yang cukup," katanya.

Kendati demikian, ia menyerahkan persoalan pemindahan ibu kota ke pemerintah pusat. Dia mengungkapkan sudah diberi tugas untuk mencari lahan. Namun di mana lokasinya sampai saat ini masih dirahasiakan.

"Saya gubernur tidak ambisius dalam perpindahan ibu kota, hanya diperintahkan menyiapkan lokasi 300-500 ribu hektar, detail tempat dan lokasi hanya saya dengan Presiden yang tahu. Secara istimewa itu hak prerogatif presiden, rahasia Presiden Jokowi. Silakan Pak Jokowi menunjuk lokasi yang cocok sesuai kajian," kata Sugian.

Ia juga setuju dengan langkah Bappenas yang mengkaji banyak daerah untuk dijadikan ibu kota. "Kalaupun jatuh ke Kalteng, kami akan sambut dengan ramah, karena warga kalteng ramah dan toleran," tuturnya.

"Kalteng akan menyiapkan kota yang bahagia untuk penduduknya. Sehat, umur panjang bagi warganya dengan green & smart city," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu indikatornya ialah Jakarta saat ini sudah macet parah. Selain itu, muka tanah juga terus mengalami penurunan.

"Jakarta jadi pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis dan pemerintahan. Kemacetan makin parah, dan melihat ini maka perlu ada upaya untuk mencegah konsentrasi pembangunan wilayah," ujar Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/4).