Pemkab Batang Benahi Penyaluran Bansos Dampak Covid-19
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjanji membenahi mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada warga miskin terdampak pandemi Covid-19. Selama ini bansos Covid-19 dinilai masih menyisakan kekurangan. Seperti belum tepat sasaran.
"Kita siap memperbaiki sistem verifikasi serta validasi data masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas dalam pembagian bantuan sosial baik tunai maupun nontunai," kata Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Minggu.
Sistem pendataan masyarakat miskin memang seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu bagi Penanganan Fakir dan Miskin, serta Orang Tidak Mampu.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Apa program Bantul untuk entaskan kemiskinan? Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran di daerah tersebut. Mereka melakukannya dengan mengadakan program kegiatan padat karya infrastruktur yang tahun ini menyasar di ratusan lokasi.
Pemkab akan memberikan petunjuk pada pemerintah desa maupun kelurahan yang memiliki kewajiban melaksanakan verifikasi dan validasi data agar sesuai dengan kondisi warga miskin yang sebenarnya.
"Melalui verifikasi dan validasi warga miskin, selanjutnya ditetapkan dalam berita acara musyawarah desa/kelurahan (musdes). Pada pelaksanaannya, mereka harus menjalin koordinasi dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)," katanya.
Selain itu, kata dia, pemkab akan mengikuti saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengenai masyarakat yang belum mendapat bantuan langsung tunai baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan Dana Desa dapat diusulkan melalui Dana Desa.
"Selama Dana Desa tersedia dan yang bersangkutan masuk kategori miskin, serta sudah melalui musyawarah desa maka silakan saja masyarakat yang belum mendapat bantuan dapat diusulkan melalui Dana Desa," katanya.
Ditambahkan Suyono, Pemkab Batang telah melakukan perubahan alokasi anggaran dengan mengurangi kegiatan untuk eksekutif dengan mengalihkan kegiatan penanganan Covid-19 dan dampak dari pandemi virus corona.
"Kita menerima saran dari DPRD yang mengharapkan pada masa pandemi Covid-19 agar orientasi belanja untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaDaftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKaesang menilai bansos justru bermasalah jika dikorupsi saat Covid-19.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaGanjar Gandeng Baznas Percepat Pengentasan Kemiskinan Lewat Bantuan RTLH dan Modal Usaha.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaBansos Plus akan ada nilai tambah dari program bansos yang dikeluarkan pemerintahan sebelumnya
Baca Selengkapnya