Pemkab Bekasi Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi melarang pegawainya menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran. Larangan itu mengikuti imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa mobil dinas adalah fasilitas negara.

"Mau tidak mau kami harus mengikuti imbauan KPK itu, kalau tidak salah juga," kata Kabag Humas Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Edward Sutarman pada Sabtu (25/5).

Berdasarkan informasi yang dirangkum, pegawai pemerintah Bekasi yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas adalah pejabat. Mereka terdiri dari pejabat eselon empat sampai dengan eselon dua. Berbagai macam jenis kendaraan dinas mulai dari Toyota Avanza sampai Kijang Inova.

Menyusul adanya imbauan dari KPK itu, kata dia, pimpinan daerah atau Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja akan segera menerbitkan surat imbauan kepada para SKPD. Isinya perihal larangan penggunaan kendaraan dinas.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah memberikan imbauan kepada seluruh pemerintah daerah agar melarang pejabatnya menggunakan mobil dinas untuk mudik. Imbauan itu dalam bentuk surat edaran.

Menurut KPK, pimpinan lembaga negara di tingkat pusat dan daerah diminta untuk mengimbau jajarannya tak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi jelang perayaan Lebaran. Penggunaan fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan.

Jika digunakan untuk kepentingan pribadi saat Lebaran, hal itu menimbulkan benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. KPK juga mengingatkan PNS dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah. Misalnya dalam bentuk parsel.