Pemkab Bogor Minta Kemenkes Segera Cairkan Klaim Rumah Sakit Tangani Pasien Covid-19
Merdeka.com - Bupati Bogor, Ade Yasin mengklaim stok obat-obatan di empat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masih cukup hingga tiga bulan ke depan. Meski begitu, dia mengkhawatirkan stok akan menipis seiring dengan tingginya tingkat kedatangan pasien yang hendak berobat ke rumah sakit.
"Kan kita tidak boleh menolak pasien. Beberapa rumah sakit sudah memasang tenda karena fasilitas IGD sudah penuh. Jadi setiap yang datang diperiksa dulu di tenda yang sudah disiapkan. Jika mengkhawatirkan baru dimasukkan ke IGD," katanya, Rabu (30/6).
Dia pun berharap, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mencairkan klaim yang diajukan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang membuat biaya pengobatan Hamdan terbantu? 'Kami selalu merasa bersyukur karena alhamdulillah masih mendapatkan bantuan dari BPJS,' ujarnya.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempercepat proses klaim rumah sakit? BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi di bidang klaim dengan menerapkan smart claim untuk mempercepat proses klaim yang diajukan oleh rumah sakit.
-
Apa saja gejala yang dialami pasien pertama Covid-19? Setelah kembali ke Depok, NT mulai merasakan gejala seperti batuk, sesak, dan demam selama 10 hari. Ia berobat ke RS Mitra Depok dan didiagnosis mengidap bronkopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru.
-
Siapa yang dirawat di rumah sakit? Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, saat ini dirawat di rumah sakit akibat infeksi pernapasan.
-
Mengapa beberapa orang kebal terhadap Covid-19? Meskipun vaksin dan booster secara radikal mengurangi risiko kematian dan komplikasi berat dari COVID-19, mereka tidak banyak membantu menghentikan virus dari memasuki lapisan hidung dan sistem pernapasan.
Pasalnya, jika terlalu lama dalam proses klaim pembayaran manajemen rumah sakit kesulitan untuk membeli alat maupun obat-obatan serta operasional rumah sakit yang semakin sibuk belakangan ini, hingga stok obat dan peralatan pendukung kian menipis.
Ade pun mengaku telah bersurat ke Menteri Kesehatan untuk bertemu dan melaporkan kondisi yang dialami fasilitas kesehatan masyarakat, terutama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menjadi rujukan pasien Covid-19.
"Saya ingin sampaikan. Bahwa Kabupaten Bogor dengan penduduk 5,5 juta jiwa, tidak sama dengan daerah lain dalam penanganan pandemi. Butuh perhatian lebih, dari sisi SDM, anggaran serta ranah kebijakan," ujarnya.
Dia juga mengaku mendapat informasi bahwa yang bisa diklaim hanya 50 persen dari yang diajukan. Karena, kata Ade, biaya penanganan Covid-19 yang bisa diklaim rumah sakit adalah pasien yang telah menjalani perawatan selama 14 hari.
"Tapi kan kita juga dalam upaya percepatan, pasien positif yang sudah dirawat tapi sebelum 14 hari sudah membaik kita sarankan untuk isolasi mandiri. Agar pasien lain yang memiliki gejala sedang berat bisa masuk ke rumah sakit. Tapi yang belum 14 hari itu ternyata tidak bisa diklaim," jelasnya.
Ade khawatir, pembayaran macet itu mengganggu operasional rumah sakit. Karena meski dalam keadaan penuh, rumah sakit tidak boleh menolak pasien tapi di sisi lain, stok oksigen, obatan-obatan mulai menipis.
"Tapi beberapa hari lalu, saya konfirmasi ke pihak rumah sakit, stok obat-obatan masih cukup hingga tiga bulan ke depan. Namun, jika terus menerus seperti ini, perlu solusi lain," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hingga 2023 BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengumumkan perubahan dalam mekanisme penjaminan pelayanankesehatan terkait Covid-19
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.
Baca SelengkapnyaSaat ini tercatat ada 300 warga yang terpapar covid dari sebelumnya 100 kasus.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaDokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca SelengkapnyaSantunan diberikan langsung oleh PT Jasa Raharja dan Pemkot Depok kepada pihak ahli waris.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kasus Covid-19 terlihat di Depok, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah lainnya.
Baca SelengkapnyaKenaikan ini disebut untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya