Pemkab Jember: Pemasangan Foto Bupati di Beras Bantuan Pusat Tidak Langgar Aturan
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Jember menilai pemasangan foto bupati dan wabup pada kemasan beras bantuan dari pemerintah pusat sebagai hal yang biasa saja dan tidak melanggar aturan.
"Bupati sampai saat ini belum ada (tanggapan). Tapi Itu kan gambarnya tidak hanya bupati, tapi juga ada gambar wabup dan logo pemkab," ujar Gatot Triyono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Jember selaku juru bicara Pemkab, saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Kamis (30/04).
Bantuan tersebut dipersoalkan dalam sidak yang digelar oleh DPRD Jember pada Rabu (29/4). Sidak yang digelar di gudang Bulog Jember tersebut menemukan, ratusan karung beras yang dengan gambar bupati.
-
Kenapa bantuan beras Jateng disalurkan? 'Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan,' kata Nana.
-
Siapa yang mengapresiasi langkah Pj Bupati Jombang? Salah satu warga Jombang Imam yang berprofesi sebagai dosen swasta mengapresiasi ikhtiar Pj Bupati tersebut.
-
Siapa yang menyalurkan bantuan beras di Jateng? Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan oleh Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana kepada sejumlah warga di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada Senin, 15 15 Januari 2024.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
-
Bagaimana Jokowi pastikan beras aman? Presiden juga turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat. 'Bapak, Ibu sudah terima semuanya yang 10 kilo? Saya tadi mendapatkan catatan, ada yang sudah tiga kali, tapi ada juga yang baru sekali, betul?' tanya Presiden dalam dialognya dengan masyarakat penerima manfaat seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (3/4).
Padahal beras tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat, melalui Perum Bulog. Di sisi lain, Bupati Jember, dr Faida saat ini juga akan kembali maju mencalonkan diri dalam Pilkada Jember melalui jalur independen.
"Apakah ada aturan yang dilanggar. Insyaallah tidak ya. Untuk prosesnya sudah sesuai semua dengan Permensos," lanjut Gatot.
Menurut Gatot, pemasangan foto bupati beserta wakilnya tidak hanya dilakukan pada beras bantuan dari pemerintah pusat saja. Tapi juga kegiatan lainnya.
"Selama ini memang selalu ada logo pemkab, foto bupati-wabup. Tidak hanya ini (bantuan beras). Semua kegiatan Pemkab selalu ada. Mulai banner, juga ada update Covid-19," ujar Gatot.
Berdasarkan catatan Merdeka.com, sejak Faida memenangkan Pilkada Jember 2015 lalu, hampir seluruh program Pemkab selalu terpasang foto dirinya dan sang wakil, KH Muqit Arief. Mulai dari mobil Ambulans, bantuan korban banjir hingga banner di seluruh kegiatan Pemkab.
"Tujuannya sebagai lambang saja mas. Jadi tidak hanya karena mendekati kegiatan-kegiatan ini, tetapi itu sudah dari awal. Apakah berdekatan dengan (momen) politik, saya tidak paham," papar Gatot.
Adapun terkait permintaan DPRD agar bantuan dari pemerintah pusat yang mengandung foto bupati untuk diganti, Gatot belum memastikan sikap pemkab. Sebab, sejauh ini belum ada sikap resmi bupati Jember, dr Faida. "Belum ada tanggapan (dari bupati)," ucap Gatot.
Saat dikonfirmasi Merdeka.com, Bupati Faida tidak memberikan respons.
Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Cabang Jember, Jamaludin mengakui, pemasangan foto Bupati-Wabup beserta logo Pemkab Jember di karung beras bantuan dari Bulog itu, merupakan permintaan dari Pemkab Jember. Bulog sendiri sebenarnya sudah menyiapkan kemasan beras yang tidak ada foto Bupati-Wabup, namun tidak dipakai.
"Ya ada sih (karung beras Bulog) ada di gudang, tidak terpakai. Kita tidak ikut campur untuk kemasan, itu kewenangannya bupati untuk penyampaian ke masyarakat. Kita hanya membantu menyediakan saja," ujar Jamaludin saat dikonfirmasi terpisah, pada Rabu (29/04) kemarin.
Bantuan beras Bulog untuk korban Pandemik Covid-19 itu, menurut Jamaludin tidak hanya diberikan di Jember, tetapi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial.
"Pemkab mengajukan permintaan ke kita sesuai data nama dan alamat. Kalau sudah terpenuhi, ya kita berikan. Beras kualitas medium, gratis untuk masyarakat yang membutuhkan," pungkas Jamaludin.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaBeras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaAirlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.
Baca SelengkapnyaHeboh Bansos Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Keras Timnas Amin
Baca SelengkapnyaDirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.
Baca SelengkapnyaPrabowo menanggapi santai pernyataan Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaMengingat pada 14 Oktober mendatang menjadi puncak pesta demokrasi 5 tahunan.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaPenghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKepastian tidak ditemukan pelanggaran Pemilu setelah Bawaslu memeriksa 11 ASN, Bank BJB dan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan kewenangan untuk menindak spanduk tersebut ada pada trantib atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Baca Selengkapnya