Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkab Jember: Pemasangan Foto Bupati di Beras Bantuan Pusat Tidak Langgar Aturan

Pemkab Jember: Pemasangan Foto Bupati di Beras Bantuan Pusat Tidak Langgar Aturan Beras bantuan pemerintah pusat yang ada foto bupati dan wabup Jember. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Jember menilai pemasangan foto bupati dan wabup pada kemasan beras bantuan dari pemerintah pusat sebagai hal yang biasa saja dan tidak melanggar aturan.

"Bupati sampai saat ini belum ada (tanggapan). Tapi Itu kan gambarnya tidak hanya bupati, tapi juga ada gambar wabup dan logo pemkab," ujar Gatot Triyono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Jember selaku juru bicara Pemkab, saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Kamis (30/04).

Bantuan tersebut dipersoalkan dalam sidak yang digelar oleh DPRD Jember pada Rabu (29/4). Sidak yang digelar di gudang Bulog Jember tersebut menemukan, ratusan karung beras yang dengan gambar bupati.

Padahal beras tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat, melalui Perum Bulog. Di sisi lain, Bupati Jember, dr Faida saat ini juga akan kembali maju mencalonkan diri dalam Pilkada Jember melalui jalur independen.

"Apakah ada aturan yang dilanggar. Insyaallah tidak ya. Untuk prosesnya sudah sesuai semua dengan Permensos," lanjut Gatot.

ketua dprd jember itqon syauqi melihat beras bantuan pemerintah pusat yang ada foto bupati dan wabup

Menurut Gatot, pemasangan foto bupati beserta wakilnya tidak hanya dilakukan pada beras bantuan dari pemerintah pusat saja. Tapi juga kegiatan lainnya.

"Selama ini memang selalu ada logo pemkab, foto bupati-wabup. Tidak hanya ini (bantuan beras). Semua kegiatan Pemkab selalu ada. Mulai banner, juga ada update Covid-19," ujar Gatot.

Berdasarkan catatan Merdeka.com, sejak Faida memenangkan Pilkada Jember 2015 lalu, hampir seluruh program Pemkab selalu terpasang foto dirinya dan sang wakil, KH Muqit Arief. Mulai dari mobil Ambulans, bantuan korban banjir hingga banner di seluruh kegiatan Pemkab.

"Tujuannya sebagai lambang saja mas. Jadi tidak hanya karena mendekati kegiatan-kegiatan ini, tetapi itu sudah dari awal. Apakah berdekatan dengan (momen) politik, saya tidak paham," papar Gatot.

Adapun terkait permintaan DPRD agar bantuan dari pemerintah pusat yang mengandung foto bupati untuk diganti, Gatot belum memastikan sikap pemkab. Sebab, sejauh ini belum ada sikap resmi bupati Jember, dr Faida. "Belum ada tanggapan (dari bupati)," ucap Gatot.

Saat dikonfirmasi Merdeka.com, Bupati Faida tidak memberikan respons.

Sebelumnya, Kepala Perum Bulog Cabang Jember, Jamaludin mengakui, pemasangan foto Bupati-Wabup beserta logo Pemkab Jember di karung beras bantuan dari Bulog itu, merupakan permintaan dari Pemkab Jember. Bulog sendiri sebenarnya sudah menyiapkan kemasan beras yang tidak ada foto Bupati-Wabup, namun tidak dipakai.

"Ya ada sih (karung beras Bulog) ada di gudang, tidak terpakai. Kita tidak ikut campur untuk kemasan, itu kewenangannya bupati untuk penyampaian ke masyarakat. Kita hanya membantu menyediakan saja," ujar Jamaludin saat dikonfirmasi terpisah, pada Rabu (29/04) kemarin.

Bantuan beras Bulog untuk korban Pandemik Covid-19 itu, menurut Jamaludin tidak hanya diberikan di Jember, tetapi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial.

"Pemkab mengajukan permintaan ke kita sesuai data nama dan alamat. Kalau sudah terpenuhi, ya kita berikan. Beras kualitas medium, gratis untuk masyarakat yang membutuhkan," pungkas Jamaludin.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Viral Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Beri Tanggapan Begini
Viral Bansos Berstiker Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Beri Tanggapan Begini

Airlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.

Baca Selengkapnya
Heboh Bansos Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Keras Timnas AMIN
Heboh Bansos Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Keras Timnas AMIN

Heboh Bansos Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ini Reaksi Keras Timnas Amin

Baca Selengkapnya
Viral Beras SPHP Pemerintah Ditempeli Stiker Prabowo - Gibran, Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Viral Beras SPHP Pemerintah Ditempeli Stiker Prabowo - Gibran, Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Dirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.

Baca Selengkapnya
Ini Kata Prabowo Soal Jokowi Singgung Fotonya Dipasang di Baliho Capres
Ini Kata Prabowo Soal Jokowi Singgung Fotonya Dipasang di Baliho Capres

Prabowo menanggapi santai pernyataan Jokowi tersebut.

Baca Selengkapnya
Bulog Tegaskan Tak Ada Motif Politik Di Balik Penyaluran Bansos Beras 10 Kg: Ini Program Negara
Bulog Tegaskan Tak Ada Motif Politik Di Balik Penyaluran Bansos Beras 10 Kg: Ini Program Negara

Mengingat pada 14 Oktober mendatang menjadi puncak pesta demokrasi 5 tahunan.

Baca Selengkapnya
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor

Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Putuskan ASN Pemkot Bekasi Pamer Kaus Bola Nomor Dua Bukan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Putuskan ASN Pemkot Bekasi Pamer Kaus Bola Nomor Dua Bukan Pelanggaran Pemilu

Kepastian tidak ditemukan pelanggaran Pemilu setelah Bawaslu memeriksa 11 ASN, Bank BJB dan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.

Baca Selengkapnya
Heru soal Spanduk Kaesang 2024-2029 di Jakarta: Boleh Dong
Heru soal Spanduk Kaesang 2024-2029 di Jakarta: Boleh Dong

Heru mengatakan kewenangan untuk menindak spanduk tersebut ada pada trantib atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Baca Selengkapnya