Follow
Pemkab Sukoharjo Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp69 M
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menaikkan anggaran penanganan wabah Covid-19 dari Rp5 miliar menjadi Rp69 miliar. Dana sebesar tersebut berasal dari belanja tak terduga APBD 2020 dan realokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).
"Jumlah totalnya Rp69.338.491.000. Paling besar digunakan untuk penanganan dampak sosial Covid-19," ujar Asisten III Sekda Sukoharjo, Eko Adji Ariyanto, Senin (20/4).
Menurutnya, anggaran tersebut digunakan diantaranya untuk membeli APD, masker perlengkapan kesehatan bagi tenaga kesehatan. Selain itu juga diberikan untuk masyarakat terdampak sebesar Rp200 ribu per bulan per KK.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang dibagikan ke warga? Pihak perusahaan ternyata mengizinkan warga mengambil susu tersebut.
-
Apa yang diberikan dalam bantuan Kemendag Peduli? Bantuan 2.000 Paket Kebutuhan Pokok Bantuan yang diserahkan berupa barang kebutuhan pokok sebanyak 2.000 paket. Masing- masing paket tersebut terdiri atas 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan mi instan.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
Dari anggaran sebesar Rp69 miliar tersebut, lanjut dia, digunakan untuk jaminan sosial dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp53 miliar dan sisanya untuk penanganan kesehatan masyarakat.
"Jumlah warga yang berhak menerima ada 51 ribu KK dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial," ujarnya.
Selain dari Pemkab, masyarakat yang berhak juga mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Pihaknya juga telah mengajukan bantuan sosial untuk sekitar 20 ribu KK ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Totalnya ada 115.076 KK yang berhak menerima bantuan sosial. Yang sudah mendapatkan BPNT dan PKH 42.634 KK. Sisanya 72 ribu dibagi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dan tentunya selain ini masih ada dan akan dicover melalui dana desa," imbuh Asisten II Sekda Sukoharjo, Widodo.
Menurut dia, dana bantuan sosial ini akan diberikan jika data yang diberikan ke masing-masing pemerintah desa sudah di verifikasi dan divalidasi. Data yang sudah final akan diberikan Keputusan Bupati siapa yang akan menerima jaminan sosial dampak Covid-19.
Sebelumnya, usai penetapan status KLB (kejadian luar biasa) Corona atau Covid-19 di Sukoharjo, pemerintah daerah setempat segera mengambil langkah penanganan. Anggaran sebesar Rp5 miliar disiapkan untuk penanganan virus tersebut.
Sekda Sukoharjo, Agus Santoso mengatakan dana sebesar itu diambilkan dari anggaran tak terduga. Selain untuk tenaga kesehatan, anggaran juga diprioritas untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).
"Prioritas kita untuk tenaga kesehatan, mereka ini merupakan garda terdepan dalam penanganan virus corona," ujar Agus, Selasa (24/3).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca Selengkapnya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya
Pencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca Selengkapnya
Kejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca Selengkapnya
KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca Selengkapnya