Pemkot Bekasi baru paksa pengusaha daftarkan karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Merdeka.com - Pengusaha di Bekasi, Jawa Barat bakal dipaksa menyertakan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, keikutsertaan karyawan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagian dari persyaratan permohonan izin usaha di Kota Bekasi.

"Baik itu izin baru maupun perpanjangan izin, pemohon harus melampirkan bahwa karyawannya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Kota Bekasi, Edison Effendi, Rabu (6/12).

Ia mengatakan, pemerintah hari ini meneken perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan BPJS sebagai syarat mengajukan izin. Adapun persyaratan itu mulai diimplementasikan tahun depan.

Kepala Kantor Cabang Bekasi Kota BPJS Ketenagakerjaan, Mariansah mengatakan pihaknya bersyukur dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Dengan kerja sama itu, bisa meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

"Karena masih ada sekitar 21.000 karyawan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Jumlah itu, kata dia, berasal dari 3.000 perusahaan kelas menengah ke bawah, dengan rasio jumlah karyawan paling banyak tujuh orang. Sebab, mayoritas perusahaan UMKM.

Ia mengatakan, karyawan perusahaan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan PP nomor 86 tahun 2013 tentang sanksi administrasi.

"Sanksi mulai dari teguran tertulis, denda, pemberhentian layanan publik, salah satunya izin usaha," kata dia