Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemkot Bekasi terbitkan aturan larangan ojek online mangkal sembarangan

Pemkot Bekasi terbitkan aturan larangan ojek online mangkal sembarangan aksi long march go-jek. ©2016 merdeka.com/arie sunaryo

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat telah menerbitkan peraturan tentang larangan lokasi mangkal bagi pengemudi ojek online mencari penumpang. Jika dilanggar, sanksinya berupa tilang oleh kepolisian.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, sejak Perwal nomor 49 tahun 2017 diterbitkan, para pengemudi ojek online tak boleh lagi mangkal di sembarang tempat. Mulai dari trotoar, pedestrian, parkir kendaraan di bahu jalan.

"Parkir kendaraan di bahu jalan mengganggu arus lalu lintas, dan menggunakan pedestrian atau trotoar bisa merampas hak pejalan kaki," kata Yayan, Kamis (24/8).

Sejak transportasi online menjadi idola masyarakat karena mudah dan cepat, jumlah driver ojek online semakin membludak. Yayan memperkirakan jumlah ojek online di bekasi mencapai 3.000-an. Dengan jumlah itu, kondisi jalanan Kota Bekasi bisa kacau jika tidak ditertibkan.

"Mereka itu mangkal sembarangan, di jalan protokol, pedestrian, dan tempat-tempat ramai lainnya, lalu lintas jadi kacau, terutama di pusat kota," ujar Yayan.

Meski membatasi gerak ojek online, pemerintah Kota Bekasi juga memberikan solusi. Pihaknya menyiapkan sejumlah kantong-kantong untuk tempat mangkal para ojek online mencari penumpang. Misalnya, ojek online yang sering mengangkut penumpang di Stasiun Bekasi, disediakan lahan di depan Apotek K-24, Jalan Veteran. Sedangkan, para driver yang menunggu di sekitar Jalan Ahmad Yani sedang disediakan lahan kosong di seberang kantor Pemerintah Kota Bekasi.

"Lokasi lain masih dicari tempatnya, karena sebaran ojek online hampir merata khususnya yang ada pusat keramaian," kata Yayan.

Sejumlah pengemudi ojek online di wilayah setempat, masih banyak yang belum tahu ada peraturan tersebut. Mayoritas setuju dengan aturan itu, asalkan pemerintah memberikan tempat khusus untuk mencari penumpang.

"Tempat harus cepat ditentukan, jangan cuma menegakkan aturan, tapi solusinya tidak ada," kata Rizal. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masyarakat Diimbau Hindari Tiga Lokasi Demo Ojek Online
Masyarakat Diimbau Hindari Tiga Lokasi Demo Ojek Online

Pengguna ojek onlineĀ (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksiĀ  ojol.

Baca Selengkapnya
Terima Aduan Warga, Bima Arya 'Ngamuk' Langsung Terjun Ke Lapangan Tertibkan PKL yang Semrawut
Terima Aduan Warga, Bima Arya 'Ngamuk' Langsung Terjun Ke Lapangan Tertibkan PKL yang Semrawut

Wali Kota Bogor, Bima Arya turun langsung ke jalan untuk tertibkan PKL yang berjualan di jalan dan angkot ngetem sembarangan yang sebabkan kemacetan.

Baca Selengkapnya
Biaya Ojol dan Taksi Online di Jatim Kini Diatur Keputusan Gubernur, Untungkan Semua Pihak
Biaya Ojol dan Taksi Online di Jatim Kini Diatur Keputusan Gubernur, Untungkan Semua Pihak

Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.

Baca Selengkapnya
Jerit Ojek Online: Mulai Perkara Suspend Hingga Tingginya Potongan
Jerit Ojek Online: Mulai Perkara Suspend Hingga Tingginya Potongan

Aspirasi disampaikan saat demontrasi di Patung Kuda, Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat pada Kamis (29/8).

Baca Selengkapnya
APK Bikin Celaka Bisa Dipidana, Ini Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pemilu 2024
APK Bikin Celaka Bisa Dipidana, Ini Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pemilu 2024

Banyak alat peraga kampanye (APK) dipasang sembarangan dikeluhkan warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan

Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.

Baca Selengkapnya
Tuntutan Demo Ojol ke Pemerintah: Revisi Aturan Tarif Layanan hingga Payung Hukum Pengemudi
Tuntutan Demo Ojol ke Pemerintah: Revisi Aturan Tarif Layanan hingga Payung Hukum Pengemudi

Ribuan driver ojek online demo mendesak adanya aturan jelas mengenai tarif bagi pengguna jasa agar aplikator bertindak sewenang-wenang.

Baca Selengkapnya
Ada Demo Ojol, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Barrier Beton dan Kawat Berduri
Ada Demo Ojol, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup Barrier Beton dan Kawat Berduri

Ruas jalan Medan Merdeka Barat mengarah ke Istana Merdeka, Jakarta Pusat ditutup.

Baca Selengkapnya
Ribuan Pengemudi Ojek Online di Batam Demo, Ini Tuntutannya
Ribuan Pengemudi Ojek Online di Batam Demo, Ini Tuntutannya

Ribuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.

Baca Selengkapnya
Dampak Negatif Ojol Diatur UU Sesuai Permintaan Driver: Tak Ada Fleksibilitas Waktu & Terjebak Pekerjaan Kualitas Rendah
Dampak Negatif Ojol Diatur UU Sesuai Permintaan Driver: Tak Ada Fleksibilitas Waktu & Terjebak Pekerjaan Kualitas Rendah

Sebab, ojol yang merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atauĀ gigĀ sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.

Baca Selengkapnya
Sejarah Kemacetan Jakarta Sejak 1960
Sejarah Kemacetan Jakarta Sejak 1960

Jakarta dan macet dua hal yang sulit dipisahkan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini masih belum membuahkan hasil yang signifikan.

Baca Selengkapnya
Menteri Perhubungan Setuju Ojek Online Diatur UU, Tarif akan Ditetapkan Pemerintah?
Menteri Perhubungan Setuju Ojek Online Diatur UU, Tarif akan Ditetapkan Pemerintah?

Menurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.

Baca Selengkapnya