Follow
Pemkot Bekasi Wajibkan Pegawai dan Tamu Scan QR Code PeduliLindungi
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai memberlakukan pemakaian aplikasi PeduliLindungi di seluruh kantor instansinya. Pegawai maupun tamu yang ingin masuk harus melakukan scan QR code di aplikasi itu.
"Itu bukan persyaratan orang bikin ini (mengurus dokumen atau keperluan lainnya), orang bikin ini. Tapi kita minta kewajiban yang bersangkutan sebagai warga masyarakat untuk segera vaksin. Intinya adalah seruan vaksin, karena semakin tinggi capaian vaksin, kita semakin lega," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa (5/9).
Ia menyebut, langkah pemerintah dengan memberlakukan scan QR code pada aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk upaya percepatan vaksinasi di wilayahnya. Berdasarkan data terkini, capaian vaksinasi di Kota Bekasi berdasarkan NIK sudah mencapai 75 persen atau 1,5 juta jiwa lebih dari target 2.016.006 juta penduduk.
-
Bagaimana cara BPJS Ketenagakerjaan memudahkan akses layanan? Kali ini BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan Bank Mandiri Taspen (Mantap) dalam pemanfaatan layanan e-oten (autentikasi digital) sebagai salah satu kanal bagi peserta maupun ahli warisnya untuk melakukan konfirmasi pembayaran manfaat pensiun berkala.
-
Kenapa BPJS Kesehatan luncurkan loket informasi di rumah sakit? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. 'Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan digitalisasi layanan? BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan digitalisasi layanan yang memberikan dampak positif bagi peserta dan sejalan dengan prinsip sosial dan lingkungan (environment and social). Adanya inovasi teknologi elektronik 'know your customer' (e-KYC) pada aplikasi JMO mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit.
-
Di mana program Digitalisasi Kelurahan diluncurkan? Di antaranya dengan meluncurkan program Digitalisasi Kelurahan di Kantor Kecamatan Banyuwangi, Jumat (18/8).
-
Bagaimana cara BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Dirinya menyebut, pihaknya tidak menampik transformasi digital perlu dilakukan demi memberi kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
"Kalau vaksin kita enggak jalan, banyak persoalan, was-was dan khawatir," ucap Rahmat.
Selain menerapkan pegawai dan tamu yang masuk ke kantor pemerintahan wajib memakai aplikasi PeduliLindungi, pihaknya juga sedang menggenjot vaksinasi door to door. Mereka bekerja sama dengan aparat TNI dan Polri. Langkah ini diambil karena kunjungan ke gerai vaksin mulai menurun.
"Kendalanya sekarang ini memang warga masyarakat enggan untuk datang, sehingga kita harus datang dari rumah ke rumah," jelas Rahmat.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program tersebut dianggap langkah kolaboratif yang luar biasa
Baca Selengkapnya
Pendataan itu untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota.
Baca Selengkapnya
Jika ada masyarakat yang kesulitan mendaftar, bisa menghubungi Pertamina Call Center 135.
Baca Selengkapnya
Kita terus melakukan sosialisasi dalam rangkaian mewujudukan subsidi tepat BBM
Baca Selengkapnya
Hingga awal Juni 2024, tercatat lebih dari 3,44 juta pengguna Pertalite telah memiliki QR Code.
Baca Selengkapnya
Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).
Baca Selengkapnya
Masyarakat hanya perlu satu kali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal.
Baca Selengkapnya
MPP Digital Banyuwangi diaplikasikan ke MPP Digital Nasional yang merupakan pelayanan publik berbasis elektronik.
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca Selengkapnya
SKCK berfungsi sebagai bukti bahwa Anda tidak memiliki catatan kriminal dan merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi.
Baca Selengkapnya
Uji coba untuk memastikan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM.
Baca Selengkapnya
Kepesertaan aktif JKN kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan SKCK.
Baca Selengkapnya