Pemkot Bogor WFH Total Mulai Besok
Merdeka.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor mulai Selasa (29/6).
Bima menjelaskan, WFH berakhir pada Senin (5/7). Meski begitu, dia mengingatkan seluruh ASN untuk tidak berleha-leha di rumah, melainkan tetap mengerjakan program-program prioritas 2021.
"Jadi mulai Selasa besok sampai tujuh hari kedepan semuanya WFH 100 persen. Terkecuali, Dinkes, RSUD, Satpol PP, BPBD, Dishub, UPTD pemakaman, pertamanan, persampahan, DPMPTSP, kecamatan, kelurahan dan bagian pengadaan barang jasa," kata Bima, Senin (28/6).
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
ASN DKI siapa yang diprioritaskan WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Siapa yang mengeluarkan edaran WFH PNS Aceh? Pemerintah Aceh telah mengeluarkan surat edaran bekerja dari rumah bagi para ASN di lingkungan pemerintahan setempat selama pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 guna menghindari kemacetan.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kapan ASN DKI WFH? Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (Work From Home) bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta secara selektif pada 16-17 April 2024.
-
Kapan PNS Aceh mulai WFH? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring.
Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dari 100 persen WFH ini yakni, pimpinan unit kerja harus menunjuk petugas piket. Hal ini agar pelayanan, koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi provinsi dan pusat tetap terhubung.
Ia pun menegaskan, semua program prioritas jangan sampai terbengkalai. Sebut saja, lelang penataan Suryakencana, Masjid Agung, Alun-alun Kota Bogor, semuanya harus berjalan.
"Jadi satu dua minggu WFH itu bukannya tidak ngapa-ngapain atau tidak ada kegiatan, kegiatan di kantor dibatasi, kalau bisa online, online saja, tapi jika harus ke lapangan betul-betul penting, silahkan," imbuhnya.
Ia menambahkan, bagi pegawai yang tidak mendapatkan tugas khusus, maka harus tetap di rumah, karena WFH bukan berarti tidak kerja, tidak jalan-jalan ke luar rumah karena ini bukan liburan.
"Bagi pegawai yang WFH, jika ada pekerjaan mendesak agar berkoordinasi dengan atasan langsung. Sekali lagi, WFH bukan berarti berhenti, semua tetap berjalan, diatur, kalau perlu ke lapangan silahkan, diatur semuanya program prioritas tetap berjalan," kata dia.
Bima pun memperhitungkan harus ada pembatasan yang lebih ketat, alias perlu kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Data-datanya sangat mengkhawatirkan, saya sudah sampaikan semua bahwa kalau tidak ada langkah-langkah signifikan ini akan kolaps semua, kita tidak tahu apa akan ada pemandangan seperti di Bekasi atau bahkan di India," kata dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaPekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaPengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaUntuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan diberlakukan WFH paling banyak 50 persen dan WFO disesuaikan dengan persentase WFH.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaLibur itu di luar dua hari libur nasional Idulfitri 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada 10 dan 11 April 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaMenteri Azwar Anas mengingatkan tidak semua PNS atau ASN boleh WFH tanggal 16-17 April.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca Selengkapnya